Aktivis Pamekasan Soroti Disdikbud, Pertanyakan Bantuan Guru Ngaji

Aktivis Pamekasan Soroti Disdikbud, Pertanyakan Bantuan Guru Ngaji
BERLANGSUNG: Audiensi aktivis di ruang Komisi IV DPRD Kabupaten Pamekasan (Ainur Rizky - Sinergi Pamekasan)

PAMEKASAN, SINERGI MADURA - Front Aksi Massa (Famas) dan Komunitas Monitoring dan Advokasi (KOMAD) Pamekasan, Jawa Timur mendatangi gedung DPRD.

Kedatangan para aktivis ini untuk mempertanyakan dugaan pemotongan tambahan penghasilan bagi guru ngaji oleh oknum di dinas pendidikan dan kebudayaan setempat.

Tak tanggung-tanggung, dari hasil investigasi para aktivis, dugaan yang mengarah pada pemotongan dana itu berjumlah 35.6 miliar.

Baca Juga: Banjir di Jambu Lenteng Diduga Akibat Galian C

"Saya mendapat laporan dari salah satu guru, kalau terjadi pemotongan sebesar 300-600 ribu terhadap 163 guru yang ada di Kabupaten Pamekasan," tuding Ketua Ganas Pamekasan, Abdussalam Marhaen.

Di saat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pamekasan (Disdikbud) Akhmad Zaini membenarkan bahwa memang benar soal adanya tambahan penghasilan guru (Tamsil) dan tunjangan profesi guru (TPG). 

Namun begitu, lanjut Zaini, pihaknya masih belum membayar alias terhutang. Sebab, anggaran yang akan diberikan tersebut masih belum diterima.

"Karena anggaran untuk Tamsil dan TPG belum ada. Tapi untuk itu, kami sudah layangkan surat ke pusat," tegasnya.

Hal ini lanjut Zaini, tertuang dalam surat permohonan untuk memberi dana tambahan pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang ditandatangani oleh Bupati pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 12 November 2020 lalu.

"Rinciannya untuk kekurangan dana itu berjumlah Rp 35.294.416.680 ditambah Tamsil sebesar Rp 315.122.000," sebutnya.

Untuk itu, jika dikatakan Disdikbud melakukan pemotongan atau dugaan penggelapan dana sebesar 300 hingga 600 ribu untuk masing-masing guru adalah tidak benar.

"Kami hanya menyampaikan apa yang harus kami sampaikan. Jadi tidak benar itu," tegasnya. (rz/an/fd)


(*)