AMPLP Tuntut DPMD Sumenep Tunda Pelaksanaan Pilkades

AMPLP Tuntut DPMD Sumenep Tunda Pelaksanaan Pilkades
BERJEJER: Perwakilan AMPLP saat mendatangi DPMD Sumenep (Foto: Febri - Sinergi Madura)

SUMENEP, SINERGI MADURA - Sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan diri dari Aliansi Masyarakat Peduli Larangan Perreng (AMPLP) menggelar audiensi dengan DPMD Sumenep, Jawa Timur, Senin (5/7/2021).

Mereka menyatakan kecewa atas kinerja kepanitiaan Pilkades di desa setempat lantaran tidak terbuka dan terkesan menyalahi amanah Peraturan Bupati Nomor Nomor 15 Tahun 2021 Pasal 34 ayat (8) tentang masukan masyarakat yang wajib ditindaklanjuti.

"Kedatangan kami ke sini untuk meminta keadilan atas nama masyarakat Desa Larangan Perreng kepada panitia di kabupaten agar Pilkades ditunda," lantang perwakilan massa, Moh. Ridwan (35), saat ditemui di depan Aula Al-Qarya DPMD Sumenep.

"Mereka (panitia,red) nyata tidak mengindahkan masukan dari mayarakat sebelum penetapan calon. Ini kan jelas melanggar, makanya kami minta DPMD agar membubarkan panitia. Kami sudah kecewa," kecamnya.

Ridwan menegaskan, pihaknya akan menempuh jalur hukum lebih tinggi apabila masukan dan keinginan warga desa setempat juga tidak ditindaklanjuti oleh dinas yang beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 118 Sumenep.

Baca Juga: Ikhtiar Sukseskan WUB, Kali Ini Bupati Pamekasan Jalin Kemitraan dengan BTN

"Kami sudah mengantongi banyak bukti soal keberpihakan panitia. Bahkan, calon atau produk dari luar desa juga ada, nanti lah kita lihat saja, yang jelas untuk langkah hukum sudah ada," ucapnya.

Ridwan menyebutkan, salah satu indikasi panitia terkesan didalangi oleh oknum tertentu adalah terdapat satu kartu keluarga (KK) yang mencalonkan diri sebagai Cakades Larangan Perreng. Padahal, dua orang ini adalah warga Desa Lain dari Kecamatan Bluto.

"Iya misalnya satu kartu keluarga (KK) alias suami istri sama-sama nyalon. Ini kan aneh, apa kepentingannya dan atas dasar apa, kami juga sudah punya bukti soal ini," bebernya.

Menanggapi hal ini, Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa DPMD Sumenep, Supardi menjelaskan bahwa pihaknya tidak bisa merubah keputusan dengan serta merta di kepanitiaan Pilkades. Hal ini lantaran pihaknya belum menerima laporan resmi dalam bentuk tertulis.

"Masukan dari masyarakat sejauh ini masih secara lisan. Makanya kami minta tadi agar membuat juga secara tertulis, supaya nanti bisa langsung ditindaklanjuti oleh tim kabupaten," ucapnya.

Pardi menambahkan, jika masukan secara tertulis sudah diterima, maka pihaknya akan memanggil tim fasilitasi kecamatan hingga kepanitiaan di tingkat desa untuk dimintai keterangan.

"Jadi pasti kita panggil. Makanya masukan itu kita lihat dulu kan kita belum tahu. Barangkali ada temuan atau dasar baru," tandasnya. (an/fd)


(*)