Pasang

Bupati Pamekasan Pastikan LPJ Pelaksanaan APBD 2020 Sesuai dengan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS

  • Bagikan
SAKRAL: Suasana prosesi penandatanganan Perda tahun 2020 oleh Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, didampingi Ketua DPRD, Fathor Rohman (Dokumen Sinergi Madura)

PAMEKASAN, SINERGI MADURA – Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam menghadiri rapat paripurna penandatanganan Peraturan Daerah (Perda) di ruang sidang gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Kamis (12/8/2021).

Penandatangan Perda dilakukan usai penyampaian laporan pertanggung jawaban (LPJ) pelaksanaan APBD tahun 2020 dan Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2022 oleh Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rohman.

Pasang

Saat memberikan sambutan, Bupati yang akrab dipanggil Mas Tamam itu menyampaikan bahwa keterbatasan waktu tidak menjadi alasan untuk bekerja optimal dan menghasilkn yang maksimal.

“Walaupun waktu yang kita miliki cukup terbatas, namun dengan kapasitas dan komitmen serta kompetensi yang dimiliki oleh saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pamekasan yang tetap menjunjung nilai-nilai kebersamaan dalam pengabdian,” ujarnya.

Bupati yakin bahwa proses perencanaan dan penganggaran tahun 2022 akan dapat terselesaikan sesuai waktu yang ditentukan.

Ia kemudian menyampaikan terimakasih kepada para wakil rakyat yang telah memberikan perhatian serius dalam perancangan KUA-PPAS tahun 2022. Dengan ditandatanginya KUA-PPAS tersebut menurutnya cukup untuk membuktikan bahwa kemitraan antara legislatif dan eksekutif untuk bekerjasama membangun Pamekasan ke arah yang lebih baik.

“Ini membuktikan semangat kemitraan strategis, sinergis dan komitmen antara eksekutif dan legislatif terjaga dengan baik. Ini akan menjadi modal utama untuk membangun Kabupaten Pamekasan menjadi kabupaten yang berdaya saing dengan kabupaten maju di Indonesia,” katanya.

Pihaknya berkomitmen akan segera melakukan asistensi rancangan kerja dan anggaran satuan kerja berdasarkan KUA-PPAS yang telah ditandatangani tersebut.

Sebab itu, ia memastikan bahwa penandatanganan Raperda tentang laporan pertanggungjawaban daerah APBD tahun 2020 menjadi perda telah memiliki kekuatan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan auditable.

“Penandatanganan perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2020, dan nota KUA-PPAS tahun 2022 merupakan agenda tahunan sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dan PP nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggara pemerintah daerah,” tandasnya. (adv)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *