Pasang

DBHCHT Dinkes Pamekasan Capai Rp 14 Miliar, Digunakan untuk Jamkesmas

  • Bagikan
SOPAN: Bagian resepsionis kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pamekasan, saat menyambut tamu (Ainur Rizky - Sinergi Pamekasan)

PAMEKASAN, SINERGI MADURA – Alokasi anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pamekasan senilai Rp 14 miliar digunakan untuk jaminan kesehatan masyarakat miskin.

Hal itu disampaikan oleh Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Dinkes Pamekasan, Suliha. Menurutnya, anggaran DBHCHT yang ada di Dinkes itu hanya dipakai untuk 1 kegiatan saja, yaitu untuk pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) miskin.

Pasang

“Dengan besaran anggaran Rp 14 miliar sekian. Programnya sudah terealisasi, dari Januari sampai Juli kemarin. Bentuknya, pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat miskin di Kabupaten Pamekasan,” ungkapnya, Senin (9/8/2021).

“Kita dari Dinas Kesehatan, hanya membayarkan premi peserta jaminan kesehatan masyarakat. Kalau serapannya dari dana DBHCHT itu sudah 100 persen,” tambahnya.

Dia menambahkan, kalau yang mendapatkan bantuan itu adalah masyarakat miskin yang terdaftar di Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pamekasan dan di daftarkan di badan penyelenggara jaminan kesehatan (BPJS) setempat.

“Jadi ini, programnya benar-benar untuk masyarakat miskin. Mekanismenya itu, dari masyarakat miskin mengajukan ke Dinsos, nah dari Dinsos langsung didaftarkan ke BPJS. BPJS itu nanti yang ngeklaim ke kami (Dinkes,red),” bebernya.

“Kalau BPJS itu kan ada mandiri, ada yang PNS BUMN ABRI itu, ada juga yang di bayarkan oleh daerah. Ya manfaatnya, masyarakat dijamin kesehatannya. Jadi masyarakat yang memiliki kartu BPJS itu, bisa berobat ke Puskesmas sebagai pelayanan dasar,” imbuh Suliha.

Lebih lanjut dia menjelaskan, bagi masyarakat yang perlu rujukan ke rumah sakit dipastikan sudah bisa. Tentu hal ini sesuai dengan yang sudah ditunjuk oleh BPJS.

“Anggaran untuk premi yang dimaksud tadi itu untuk yang gratis, kita bantu sekitar Rp 37.800. Nah untuk tahun 2020 dan 2021 ini, kita juga menanggung BPJS Kelas III, dengan besaran Rp 2.800 perbulannya. Kan ada yang gratis juga ada yang mandiri,” sebutnya.

“Nah yang mendiri itu yang dibantu sebesar yang saya sebutkan tadi. Anggaran Rp 14 miliar tadi sudah terserap 100 persen. Terhitung dari bulan Januari sampai Juni. Juli ke belakang masih kurang, jadi nanti kita sampaikan ke Bupati untuk dicarikan solusinya,” timpalnya.

Suliha juga mengungkapkan, kalau kekurangan anggaran nanti Pemkab Pamekasan yang langsung mengkomunikasikan ke bagian keuangan dengan Bappeda. Kemudian setelah itu baru masuk ke Dinkes Pamekasan selaku OPD pelaksana kegiatan jaminan kesehatan masyarakat.

“Karena program ini nempel di dinas kesehatan, jadi kami sangat berharap, masyarakat miskin terlayani semua. Mudah-mudahan tidak ada kendala di pembayaran,” harap Suliha.

“Jadi intinya, masyarakat jangan sampai tidak ada yang terlayani dengan adanya bantuan dari bagi hasil cukai rokok ini. Karena Pamekasan memang wilayah penghasil tembakau,” tandasnya. (adv)


(*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *