Pasang

Dewan Pers Harap MK Tolak Gugatan Tiga Wartawan soal Uji Materi UU 40/1999

  • Bagikan
Dewan Pers Harap MK Tolak Gugatan Tiga Wartawan soal Uji Materi UU 40 1999
Gedung Dewan Pers (Foto: Merdeka.com)

NASIONAL, SINERGI MADURA – Tiga orang pimpinan perusahaan pers, Heintje Grontson Mandagie, Hans M Kawengian, dan Soegiharto Santoso mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar melakukan uji materi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dilansir CNN Indonesia, Selasa (12/10), Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Agung Dharmajaya mengatakan, bahwa pengajuan gugatan uji materi oleh tiga wartawan pemohon ini bukan yang pertama kali dilakukan.

Pasang

Tiga orang yang sama, kata dia, sebelumnya juga sudah pernah mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dan PTUN mengenai persoalan yang sama tetapi dua-duanya tertolak sehingga Dewan Pers dalam hal ini telah mengantongi kekuatan hukum tetap.

Agung menjelaskan, sebagaimana diatur dalam UU, Dewan Pers menurutnya tetap hanya berwenang memfasilitasi organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers. Dengan tujuan, untuk meningkatkan kualitas profesional kewartawanan.

“Jadi sekali lagi sifatnya memfasilitasi, yang merumuskan, membahas adalah teman-teman konstituen,” terang Agung.

Menegaskan pernyataan di atas, Dewan Pers mengeluarkan rilis pernyataan sebagaimana dalam link berikut: SIARAN PERS Permohonan Pengujian Judicial Review UU PERS No. 40 Tahun 1999 Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Harus Ditolak.

Namun demikian, lanjut Agung, pihak Dewan Pers menurutnya tetap menghormati langkah hukum yang ditempuh tiga wartawan yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

“Jadi sekali lagi kami menghormati, semua orang punya hak untuk sampaikan sesuatu, tetapi kami dari yang berkepentingan, apa artinya, yang juga para pihak, sudah kami sampaikan juga penjelasan bahwa apa yang disampaikan pemohon tidak demikian adanya,” ungkapnya.

Dikutip Sinergi Madura dari laman resmi MK, permohonan tersebut diajukan karena menurut mereka, terdapat ketidakjelasan tafsir pada redaksi Pasal 15 ayat (5) ayat (2) huruf f dan dianggap menghalang-halangi organisasi dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers.

Oleh sebab itu, mereka meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar meninjau kembali redaksi Pasal 15 dalam UU Nomor 40/1999.

Saat ini, MK sedang memproses gugatan uji materi fungsi Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU 40/1999.

Masih mengutip dari laman MK, sebagaimana juga dilansir CNN Indonesia, dalam sidang uji materi di MK, Senin (11/10) lalu, pemerintah juga menyatakan bahwa fungsi Dewan Pers hanya sebagai fasilitator dalam penyusunan peraturan-peraturan di bidang pers sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Pers.

Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo RI, Usman Kansong menyampaikan, dalam hal ini dewan pers diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada organisasi-organisasi pers untuk menyalurkan aspirasinya.

Menurutnya, kata ‘memfasilitasi’ dalam Pasal 15 ayat (2) huruf dalam UU 40/1999 sebaiknya dimaknai dengan, bahwa dewan pers tidak bertindak sebagai lembaga pembentuk atau regulator, karena berdasarkan ketentuan a quo UU Pers penyusunan peraturan-peraturan di bidang pers dilakukan oleh organisasi-organisasi pers.

(*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *