Pasang

Diduga Rampas Undangan, Timses Calon Kades Longos Dilaporkan ke Polisi

  • Bagikan
Diduga Rampas Undangan, Timses Calon Kades Longos Dilaporkan ke Polisi
RESMI: Kuasa hukum pelapor, Ja'farus saat berada di Mapolres Sumenep (Dok. Sinergi Madura)

SUMENEP, SINERGI MADURA – Tim sukses (Timses) Calon Kepala Desa Longos, Kecamatan Gapura, Sumenep, Jawa Timur dilaporkan warga ke polisi lantaran diduga merampas undangan Pilkades.

Tindakan itu diketahui terjadi pada 5 Juli 2021 lalu. Ironisnya, warga yang menjadi korban perampasan undangan Pilkades juga diduga telah diiming-imingi sesuatu hingga sejumlah uang sebagai tebusan.

Pasang

“Ada empat orang yang telah kami laporkan atas dugaan tindak pidana penipuan dan tindakan usaha memobilisasi suara untuk memenangkan salah satu Cakades Longos,” ungkap kuasa hukum pelapor, Ja’farus, saat ditemui media, Jumat (16/7) sore di Mapolres Sumenep.

Ja’far menilai tindakan demikian telah menciderai asas demokrasi bangsa. Mestinya, di tengah upaya penerapan PPKM Darurat oleh pemerintah dan di masa penundaan Pilkades tidak terjadi mobilisasi massa.

Selain itu, tindakan tersebut juga masuk dalam ranah tindak pidana penipuan terhadap masyarakat.

“Jadi perampasan undangan hak pilih Pilkades itu dengan tujuan untuk memobilisasi suara, itu tidak dibenarkan oleh hukum, sesuai dengan Pasal 738 dan pasal 150 juncto 53 ayat 1 KUHP,” bebernya.

Ja’far berharap, laporan ini bisa diproses secepatnya sebelum muncul kegaduhan lain. Sebab, masyarakat harus sadar bahwa melaksanakan demokrasi yang jujur dan adil adalah kewajiban bersama menuju pemerintahan yang bersih dari korupsi.

“Paling tidak nantinya jadi sebuah pembelajaran dan pendewasaan politik bagi masyarakat,” ucapnya.

“Kalau dari tingkat desa saja sudah berani melakukan mobilisasi suara, apalagi di tingkat yang lebih luas. Ini perlu disikapi dan di cegah,” timpalnya.

Sementara itu, Arsodi (39) sebagai pelapor atas dugaan perampasan undangan itu berharap pihak kepolisian segera mengusut tuntas.

“Saya harap penegak hukum secepatnya memproses laporan ini, karena ini sangat berbahaya bagi kesucian demokrasi jika dibiarkan,” harapnya.

(*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *