Diduga Sunat Bantuan PKH, Aktivis di Sampang Geruduk Dinsos

Diduga Sunat Bantuan PKH, Aktivis di Sampang Geruduk Dinsos
PROTES: Anggota LSAKP saat melakukan audiensi di kantor Dinsos Sampang (Zainullah - Sinergi Sampang)

SAMPANG, SINERGI MADURA - Lingkar Studi dan Advokasi Kebijakan Publik (LSAKP) duduki kantor Dinas Sosial (Dinsos) Sampang, Jawa Timur, Rabu (13/1/2021).

Kedatangan para aktivis ini dalam rangka mengusut dugaan pemotongan bantuan program keluarga harapan (PKH) oleh oknum aparat desa.

Dari data yang dimiliki para aktivis, modus oknum aparatur desa tersebut dinilai cukup rapi. Sebab, sebelum pencairan bantuan, kartu ATM KPM ditahan.

Ironisnya, kondisi ini terjadi tidak hanya di satu desa saja. Melainkan, beberapa desa di wilayah kabupaten berjuluk Kota Bahari juga terjadi dugaan praktek demikian.

Pembina LSAKP Sampang, Johar mengatakan, permasalahan ini diduga dilatarbelakangi oleh pengaduan masyarakat terkait realisasi pemotongan PKH pada tahun 2019 lalu.

"Maka atas dasar itu kemudian kami melakukan sampling dan uji petik di lapangan. Hasilnya, kami mendapatkan fakta bahwa kartu KPM itu diambil oleh aparat desa kemudian dicairkan sendiri," ujarnya.

"Sedangkan masyarakat hanya diberikan sebagian kecil saja," imbuhnya.

Baca Juga: Tahun 2021, Dinsos Sumenep Kembali Ajukan 9 Ribu Penerima BST

Sebagai contoh, lanjut Johar, perempat bulan di salah satu desa KPM hanya mendapatkan Rp75.000. Ada pula yang dapat Rp3.450.000 namun diberikan Rp300.000.

"Contohnya seperti Desa Angsokah," sebut Johar.

Johar berharap kepada oknum aparat desa tersebut agar mengembalikan uang yang berhak diterima oleh KPM. "Mulai dari tahun 2017 sampai sekarang itu harus dikembalikan kepada peserta PKH sesuai dengan haknya," harapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Linjamsos Dinsos Kabupaten Sampang, Erwin Elmi Syahrial mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi karena itu merupakan sebuah masukan serta evaluasi agar ke depan lebih baik.

Jika memang benar terjadi penyelewangan maka pihaknya melakukan pendekatan secara persuasif bersama semua pihak yang terlibat dalam masalah tersebut.

"Jika tetap melakukan kan ada pihak yang berwajib (polisi,red).  Kami yakin apabila terjadi penyelewengan itu bukan dari pendamping karena itu dilakukan di belakang pendamping," ucapnya.

Erwin menegaskan, sejak awal pihaknya telah memerintahkan agar dalam penyaluran bantuan apa pun jangan sampai disunat.

"Kepala dinas juga mewanti-wanti bahwa ini milik masyarakat miskin jangan pernah diambil, jangan pernah dipotong, sampaikan ini amanah, jangan pernah mengambil uang rakyat," pungkasnya. (zn/an/fd)


(*)