Pasang

Dinkes Pamekasan Tegaskan DBHCHT Terserap Maksimal

  • Bagikan
SOPAN: Bagian resepsionis kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pamekasan, saat menyambut tamu (Ainur Rizky - Sinergi Pamekasan)

PAMEKASAN, SINERGI MADURA – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur menegaskan bahwa anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sudah terserap 100 persen.

Besaran anggaran senilai Rp 14 Miliar itu, digunakan Dinkes untuk program jaminan kesehatan masyarakat miskin di Pamekasan, Jawa Timur.

Pasang

Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, Suliha menjelaskan bahwa anggaran DBHCHT yang ada di Dinkes sudah terealisasi, terhitung dari Januari sampai Juli kemarin.

“Bentuk programnya yakni pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat miskin di Kabupaten Pamekasan. Kita hanya membayarkan Premi peserta jaminan kesehatan masyarakat. Kalau serapannya dari dana DBHCHT itu sudah 100 persen,” tegas dia, Selasa (17/8/2021).

Suliha mengungkapkan, masyarakat yang mendapatkan bantuan itu adalah yang masuk kategori miskin dan sudah terdaftar di Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pamekasan serta sudah didaftarkan dalam program BPJS.

“Jadi ini, programnya benar-benar untuk masyarakat miskin. Mekanismenya itu, dari masyarakat miskin mengajukan ke Dinsos, nah dari Dinsos langsung didaftarkan ke BPJS. BPJS itu nanti yang ngeklaim ke kami (Dinkes,red),” bebernya.

“Kalau BPJS itu kan ada Mandiri, ada yang PNS BUMN ABRI itu, ada juga yang dibayarkan oleh daerah. Ya manfaatnya, masyarakat dijamin kesehatannya. Jadi masyarakat yang memiliki kartu BPJS itu, bisa berobat ke Puskesmas sebagai pelayanan dasar,” imbuh dia.

Kemudian, kata Suliha, apabila perlu rujukan maka bisa dirujuk ke rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh BPJS. Tentunya dengan menggunakan kartu BPJS yang sudah dimiliki oleh masing-masing penerima bantuan.

“Anggaran untuk premi yang dimaksud tadi itu untuk yang gratis, kita bantu sekitar Rp 37.800. Nah untuk tahun 2020 dan 2021 ini, kita juga menanggung BPJS Kelas III, dengan besaran Rp 2.800 perbulannya. Kan ada yang gratis juga ada yang mandiri,” bebernya.

“Nah yang mendiri itu yang dibantu sebesar yang saya sebutkan tadi. Anggaran Rp 14 miliar tadi sudah terserap 100 persen. Terhitung dari bulan Januari sampai Juni. Juli ke belakang masih kurang, jadi nanti kita sampaikan ke Bupati untuk dicarikan solusinya,” timpalnya.

“Jadi intinya, masyarakat jangan sampai tidak ada yang terlayani dengan adanya bantuan dari bagi hasil cukai rokok ini. Karena Pamekasan memang wilayah penghasil tembakau,” tutup Suliha.


(*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *