Gubernur Khofifah Kukuhkan Enam Pejabat Sementara Kepala Daerah se-Jawa Timur

Gubernur Khofifah Kukuhkan Enam Pejabat Sementara Kepala Daerah se-Jawa Timur
Khofifah Indar Parawansa mengukuhkan 6 Pjs Kepala Daerah di gedung Grahadi Surabaya (Foto: IG@khofifah.ip)

JATIM, SINERGI MADURA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengukuhkan 6 Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur di gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu (26/9/2020).

Pengukuhan tersebut dilaksanakan karena enam walikota dan bupati yang bersangkutan sedang dalam masa kampanye menghadapi Pilkada Serentak 2020.

Keenam Pjs tersebut antara lain, Pjs Bupati Mojokerto Himawan Estu Bagijo, Benny Sampirwanto sebagai Pjs Bupati Trenggalek, Sjaichul Ghulam sebagai Pjs Bupati Malang, Budi Santosa sebagai Pjs Bupati Blitar, Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi dan Ardo Sahak sebagai Pjs Wali Kota Pasuruan.

Berdasakan surat keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri), enam Pjs Kepala Daerah tersebut bertugas mulai tanggal 26 September 2020 dan berakhir tanggal 5 Desember 2020 mendatang.

Baca Juga: Prahara Konser Dangdut Waket DPRD Tegal, Jabatan Kapolsek Melayang

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam sambutannya mengatakan, dilaksanakannya acara pengukuhan pejabat sementara untuk 6 kabupaten/kota ini karena menurutnya, perlu adanya sinkronisasi di setiap daerah demi menjaga suasana yang kondusif antara pelaksanaan Pilkada dan penanganan Covid-19.

"Bapak-bapak yang dilantik sebagai Pjs harus bisa menciptakan suasana aman, tertib dan terkendali, dibangun berseiringan, ‘rembug nyekrup’ dengan Forkopimda terkait. Selamat dan semoga bisa bekerja dengan baik,” pesan Khofifah, dikutip Sinergi Madura dari hulondalo.id, Minggu (27/9/2020).

Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setdaprov Jatim, Jempin Marbun, yang hadir mendampingi Gubernur Khofifah dalam acara pengukuhan ini, menyampaikan, mereka yang telah dilantik diharapkan dapat memegang amanah bangsa selama mengemban roda pemerintahan masing-masing. 

“Kewenangan Pjs menjalankan roda pemerintahan daerah sesuai koridor hukum yang ada. Apabila akan melakukan mutasi jabatan, harus berkoordinasi dan seizin Mendagri Tito Karnavian terlebih dahulu,” ungkapnya. (em/md/fd)


(*)