Pasang

Gunakan DBHCHT, Dinkes Biayai Kesehatan Masyarakat Pamekasan Melalui BPJS Kelas III

  • Bagikan
BERMASKER: Dua petugas bagian resepsionis Dinkes Pamekasan, saat menyambut tamu (Dok. Sinergi Madura)

PAMEKASAN, SINERGI MADURA – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur mendukung pembiayaan kesehatan masyarakat melalui BPJS Kelas III sebesar Rp 2.800 perbulan.

Dana tersebut diambil dari anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang sudah berlangsung sejak tahun 2020 hingga tahun ini.

Pasang

Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Dinkes Pamekasan, Suliha menerangkan, anggaran DBHCHT yang ada di Dinkes itu hanya dipakai untuk 1 kegiatan, yaitu untuk pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat.

“Dengan besaran anggaran Rp14 miliar sekian. Programnya sudah terealisasi, dari Januari sampai Juli kemarin. Bentuknya, pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat miskin di Kabupaten Pamekasan,” ujarnya, kepada sejumlah media, Jumat (20/8/2021).

“Kita dari Dinkes hanya membayarkan Premi peserta jaminan kesehatan masyarakat. Kalau serapannya dari dana DBHCHT itu sudah 100 persen,” tambahnya.

Suliha menambahkan, nanti yang akan mendapat bantuan dari DBHCHT itu adalah masyarakat miskin yang terdaftar di Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pamekasan dan sudah didaftarkan di BPJS setempat.

“Jadi ini, programnya benar-benar untuk masyarakat miskin. Mekanismenya itu, dari masyarakat miskin mengajukan ke Dinsos, nah dari Dinsos langsung didaftarkan ke BPJS. BPJS itu nanti yang ngeklaim ke kami (Dinkes),” bebernya.

“Kalau BPJS itu kan ada Mandiri, ada yang PNS BUMN ABRI itu, ada juga yang di bayarkan oleh daerah. Ya manfaatnya, masyarakat dijamin kesehatannya. Jadi masyarakat yang memiliki kartu BPJS itu, bisa berobat ke Puskesmas, pelayanan dasar,” imbuh Suliha.

Bagi masyarakat yang sudah tercover, lanjut dia, apabila membutuhkan rujukan nanti tinggal menyesuaikan dengan rumah sakit yang telah ditunjuk oleh BPJS lewat kartu yang dimiliki.

“Anggaran untuk premi yang dimaksud tadi, itu untuk yang gratis, kita bantu sekitar Rp 37.800. Nah untuk tahun 2020 dan 2021 ini, kita juga menanggung BPJS Kelas III, dengan besaran Rp2.800 perbulannya. Kan ada yang gratis juga ada yang mandiri,” sebutnya.

“Nah yang mendiri itu yang dibantu sebesar yang saya sebutkan tadi. Anggaran Rp14 miliar tadi sudah terserap 100 persen. Terhitung dari bulan Januari sampai Juni. Juli ke belakang masih kurang, jadi nanti kita sampaikan ke Bupati untuk dicarikan solusinya,” timpalnya.

Terkahir, pihaknya berharap kepada seluruh masyarakat yang sudah mendapat bantuan itu tidak terkendala teknis pembayaran. Sehingga, asas manfaatnya akan benar-benar terasa untuk masyarakat di Bumi Gerbang Salam.

“Karena program ini nempel di Dinas Kesehatan, jadi kami sangat berharap, masyarakat miskin terlayani semua. Mudah-mudahan tidak ada kendala di pembayaran,” harapnya.

“Jadi intinya, masyarakat jangan sampai tidak ada yang terlayani dengan adanya bantuan dari bagi hasil cukai rokok ini. Karena Pamekasan memang wilayah penghasil tembakau,” tutup Suliha.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *