Pasang

Ini Alasan Diskominfo Pamekasan Libatkan KIM dalam Sosialisasi dan Pengawasan Penggunaan DBHCHT

  • Bagikan
BERJAKET COKLAT: Kabid Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Pamekasan, Arif Rachmansyah saat menghadiri pertemuan pembahasan DBHCHT (Ainur Rizky - Sinergi Pamekasan)

PAMEKASAN, SINERGI MADURA – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pamekasan melibatkan para pegiat Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam sosialisasi program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Kepala Bidang (Kabid) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemkab Pamekasan, Arif Rachmansyah, mengatakan, pelibatan pegiat KIM oleh pemerintah ini sudah melalui mekanisme dan sekian pertimbangan yang cukup kuat.

Pasang

“Pegiat KIM perlu kita libatkan untuk membantu pemerintah menyosialisasikan ketentuan ini, mengawasi pelaksanaannya di lapangan, agar DBHCHT yang diterima Pemkab Pamekasan ini bisa tepat guna dan tepat sasaran,” jelas Kabid Arif, Rabu (4/8/2021).

Ia menjelaskan bahwa KIM merupakan lembaga yang memiliki payung hukum dan diakui oleh pemerintah, yakni atas rekomendasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

KIM adalah kelompok yang dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif. Tugasnya antara lain melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan.

“Dengan demikian, maka media yang dikelola oleh KIM juga memiliki tanggung jawab sosial, baik kepada para kelompoknya atau masyarakat yang ditargetkan menjadi sasaran penerima informasi,” imbuhnya lebih jelas.

Berdasarkan ketentuan yang ada, KIM kata Arif dapat menjadi mediator dalam hal penelitian atau penyedia wahana informasi, baik sebagai lembaga pemroduksi atau diseminasi berbagai informasi yang beredar di berbagai media.

Dengan cara dan ketentuan pola pengelolaan informasi yang dilakukan oleh KIM menurutnya akan lebih mencakup dan dapat tersebar lebih luas. Selain itu, target sasaran penerima informasi akan lebih tepat dan terarah.

“Hal-hal inilah yang menjadi pertimbangan kami, mengapa KIM perlu dilibatkan dalam sosialisasi pemanfaatan DBHCHT Pemkab Pamekasan tahun ini,” katanya.

Pola kerja sama dengan KIM ini menurutnya juga bisa digelar melalui diskusi terbatas, pemasangan banner atau baliho, atau cara lain yang dinilai efektif untuk menyosialisasikan pemanfaatan DBHCHT Pamekasan tahun ini.

Sebelum menutup keterangan, Kabid Arif menyampaikan, Diskominfo telah menentukan syarat pelaporan yang harus dipenuhi oleh KIM.

“Dengan ketentuan minimal 300 kata untuk jenis berita lempang atau minimal 700 kata untuk jenis berita karangan khas, seperti features, laporan khusus (lapsus) dan, atau artikel,” terangnya. (adv)


(*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *