Pasang

Ini Harapan Pemkab Pamekasan Kepada KIM dalam Pemanfaatan DBHCHT

  • Bagikan
SAH: Pemkab Pamekasan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) saat proses tandatangan MoU bersama KIM (Dok. Sinergi Madura)

PAMEKASANSINERGI MADURA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Jawa Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) meminta Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) menjadi corong informasi bagi masyarakat dalam pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

“Kami harap 8 KIM yang menjalin kerjasama ini menjadi corong informasi bagi masyarakat. Artinya apa, KIM menjadi jembatan pemerintah dengan masyarakat. Begitupun sebaliknya, menjadi jembatan bagi masyarakat dengan pemerintah,” kata Kabid Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Pamekasan, Arif Rachmansyah, Selasa (7/9/2021).

Pasang

Arif mengatakan, 8 KIM yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama atau MoU, perlu melakukan edukasi kepada masyarakat perihal capaian pembangunan dan program prioritas Pemkab Pamekasan.

Arif juga meminta untuk menyosialisasikan manfaat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2021 yang tersebar di 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Adapun dinas terkait yang menerima DBHCHT 2021 diantaranya Kabag Perekonomian, Dinas Kesehatan (Dinkes), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waru, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kabag SDA.

Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSP Naker), dan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) juga turut terima program pemanfaatan alokasi anggaran DBHCHT.

Baca Juga: Pemkab Pamekasan Bersama BCM Gelar Sosialisasi DBHCHT

“Keberadaan kelompok informasi masyarakat ini sangat diperlukan sebagai penyambung informasi antara pemerintah dengan masyarakat Kabupaten Pamekasan,” ujarnya.

Mengapa KIM sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan Bea Cukai Madura, sebab informasi saat ini begitu mudah masuk sehingga diperlukan komunitas yang bisa memilah informasi-informasi yang akan disebarkan ke masyarakat.

Untuk itu, 8 kelompok informasi masyarakat yang telah menjalin perjanjian dengan Diskominfo Pamekasan ini dinilai mampu menjadi pemberdaya informasi di tengah maraknya faxnews atau berita hoax.

Dikatakan Arif, 8 KIM yang dilibatkan dalam menyebarkan capaian pembangunan dan program prioritas pemerintah daerah itu totalnya 14 KIM yang telah terdaftar di Diskominfo. Sementara 6 KIM lainnya tidak dilibatkan lantaran tidak lolos tahap verifikasi.

“Itu dari total sebanyak 14 kelompok informasi masyarakat yang selama ini bergelut di dunia informasi lokal yang ada di Pamekasan,” terangnya.

Arif menambahkan, penandatangan MoU ini dalam rangka membina 8 KIM yang sudah lama vakum. Alhasil, KIM binaan Kominfo aktif dan cukup berkontribusi dalam penyebaran informasi bagi masyarakat.

“KIM selain kita bina juga kita rangkul untuk mengawal publikasi di OPD. Ini penting karena di OPD dalam beberapa tahun ini kurang publikasinya,” tuturnya.

Arif berharap kerjasama ini menjadi langkah awal yang akan dapat memberi manfaat dari banyak kalangan dan elemen masyarakat. Yakni, baik bagi OPD, pegiat KIM khususnya, dan untuk mendukung kemajuan pemerintah daerah ke depan.

Sementara itu, Ketua Umum KIM Andhap Asor, Ahmad Jalaluddin Faisol menegaskan, pihaknya akan selalu mendukung program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

“Salah satu fungsi KIM adalah sebagai jembatan dalam komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat. Oleh sebab itu, KIM Andhap Asor siap memuluskan program pemerintah,” katanya.

“Selain menyampaikan informasi, KIM dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat supaya bijak dalam mengelola dan menerima informasi agar tidak termakan informasi berita bohong (hoax),” tukasnya. (adv)


(*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *