Pasang

Lagi, Tahun Ini Pelaku UMKM di Pamekasan Bakal Dapat BPUM Senilai 1,2 Juta

  • Bagikan
Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pamekasan (Ainur Rizky - Sinergi Pamekasan)

PAMEKASAN, SINERGI MADURA – Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, mengusulkan ribuan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat Bantuan Bantuan Produksi Usaha Mikro (BPUM) senilai Rp 1,2 juta.

Proposal pengajuan bantuan tersebut telah dikirim ke Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UMKM) Republik Indonesia (RI).

Pasang

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop dan UKM) Pamekasan, Abdul Fata, mengungkapkan, data pelaku UMKM yang telah diusulkan untuk memperoleh bantuan berjumlah sebanyak 8.009 orang.

Pengajuan bantuan bagi UMKM telah dibuka sejak April 2021 hingga awal Juli 2021. Sebelumnya, pada tahun 2020 lalu, jumlah penerima BPUM di Pamekasan tercatat sebanyak 14 ribu UMKM.

Plt Kadiskop Fata mengaku dirinya tidak mengetahui secara pasti rincian data penerima BPUM tahun 2020. Sebab, menurutnya pengajuan bantuan ini tidak hanya terpusat oleh Dinas Koperasi saja.

“Sebaran dari 14 ribu UMKM yang tahun 2020 lalu dapat bantuan itu kami kurang paham, karena bukan hanya dari kami (Dinas Koperasi Pamekasan, red) saja yang mengajukan permohonan ke Kemenkop UMKM untuk mendapatkan BPUM ini,” katanya, Kamis (22/7/2021).

Lembaga keuangan dan non lembaga keuangan yang juga ikut mengajukan permohonan agar dapat bantuan ini, jelasnya menambahkan, diantaranya BNI, BRI, Bank Mandiri, Pegadaian dan beberapa lagi dari non lembaga keuangan.

Sementara untuk pengusulan BPUM tahun 2021 ini menurutnya masih belum tersentuh sama sekali oleh lembaga lain. “Karena semua masih menunggu proses verifikasi,” imbuhnya.

Plt Kadiskop Fata mengatakan, besaran bantuan yang akan diterima setiap pelaku UMKM tahun ini menurutnya tidak akan sama seperti jumlah nominal BPUM tahun 2020. Jika tahun sebelumnya setiap pelaku UMKM mendapatkan uang bantuan sebesar Rp 2,4 juta, tahun 2021 ini masing-masing UMKM akan mendapatkan bantuan senilai Rp 1,2 juta.

“Nanti kemungkinan akan ada tambahan penerima lagi, namun belum pasti. Karena penerimanya masih fokus ke usulan tahun 2021 ini,” ungkapnya.

Lanjut Fata, menurutnya sistem pengajuan BPUM tahun 2021 ini lebih baik dibandingkan tahun 2020 lalu karena dalam hal ini, pemerintah telah membentuk kelompok kerja (Pokja) untuk masing-masing kabupaten.

Ia memprediksi bahwa mungkin saja pelaku UMKM yang pada tahun 2020 lalu telah menerima BPUM, dan tahun ini akan kembali mendapat bantuan serupa. “Itu kemungkinan saja, bisa dapat lagi dan bisa juga tidak dapat,” katanya.

Soal formulasi data dan rekomendasi mengenai penerima BPUM ini menurutnya telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

“Karena prosesnya langsung dari pusat, yang jelas ada dua program saat ini, yaitu pembersihan duplikasi data dan yang sedang menikmati pinjaman di Bank,” pungkasnya. (adv)


(*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *