Pasang

Lewat DBHCHT, Pemkab Sumenep Komitmen Berantas Rokok Ilegal

  • Bagikan
KOMITMEN: Kabag Perekonomian Setkab Sumenep, Ach. Laili Maulidy bersama Bea Cukai saat membahas program (Dok. Sinergi Madura)

SUMENEP, SINERGI MADURA – Sebagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur akan diprioritaskan untuk pengawasan dan pemberantasan rokok ilegal.

Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Sumenep, Ach. Laili Maulidy menjelaskan, dalam operasi pemberantasan rokok ilegal pihaknya hanya bertugas sebagai pelaksana saja. Hal ini lantaran ketentuan penggunaan DBHCHT khusus tahun 2021 berbeda dengan tahun sebelumnya.

Pasang

“Saat ini kami hanya sebagai fasilitator dalam operasi nanti. Sesuai ketentuan kami hanya menjadi penanggung jawab saja, karena dalam pelaksanaanya nanti ada dari kantor bea cukai, kepolisian, Satpol PP, kami dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumenep,” ujarnya, Rabu (6/10/2021).

Baca Juga: Pemkab Sumenep Bakal Mutasi 14 Pejabat Struktural di Lingkup OPD

Program pengawasan dan pemberantasan rokok ilegal ini akan menyasar seluruh kecamatan di Bumi Arya Wiraraja dengan pagu anggaran sebesar Rp.175 juta.

Dia menegaskan, pihaknya bersama Bea Cukai Madura (BCM) sudah mengantongi beberapa toko yang terbiasa menjual rokok ilegal alias tak berijin dengan menandai identitas pengenal. Sehingga dalam pelaksanaannya nanti akan langsung menuju titik yang sudah ditargetkan.

“Itu berdasarkan data yang sudah kami himpun dari hasil pengawasan yang dilakukan setiap tahun. Selain itu pihak kantor cukai juga punya data tersendiri,” tegas Laili.

Sementara untuk pelaksanaan kegiatan itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kantor cukai. Namun, sampai saat ini masih belum bisa disampaikan. Tetapi untuk-untuk persiapan Laili memastikan sudah rampung.

“Karena titik-titik yang akan dituju itu sengaja dirahasiakan, kalau diberitahukan maka mereka ambil ancang-ancang untuk mengamankan produk rokok ilegal itu,” bebernya.

Dalam pelaksanaan operasi pemberantasan rokok ilegal, secara detail teknisnya akan dipasrahkan ke kantor cukai. Sebab, pihaknya tidak berhak memberi sanksi. Dan mereka juga sudah membawa penegak hukum sendiri.

“Upaya-upaya untuk memberantas produk rokok ilegal terus kami kerahkan, tetapi memang dampaknya kurang maksimal. Dan tahun ini merupakan rentetan dari ikhtiar kami dalam menyadarkan masyarakat,” tutup Laili. (ADV)


(*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *