Pasang

Menimbang Kebijakan PJJ Kemenag dan Disdik Sumenep

  • Bagikan
Menimbang Kebijakan PJJ Kemenag dan Disdik Sumenep
Foto: Istimewa

SUMENEP, SINERGI MADURA – Imbauan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) oleh Kemenag terhadap lembaga pendidikan swasta di Sumenep, Jawa Timur tak ubahnya bus yang melakukan pengereman mendadak.

Sekolah swasta mau tidak mau harus menaati kemauan sang sopir; Kemenag, meskipun sebenarnya tidak semua lembaga pendidikan di kabupaten berlambang kuda terbang ini siap menerapkan PJJ bagi para peserta didik.

Pasang

Hal ini harus dialami oleh salah satu Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kecamatan Pasongsongan. Pasalnya, untuk melaksanakan PJJ, fasilitas pendukung yang ada dinilai masih belum cukup memadai. Sarana prasarana pembelajaran untuk peserta didik di lembaga pendidikan tersebut sangat jauh dari kata siap dan layak.

Mayoritas orangtua peserta didik yang menempuh pendidikan di lembaga ini belum mempunyai telepon pintar atau HP Android, yang umum dipakai untuk mengikuti pembelajaran daring atau online.

Kemungkinan hal yang sama pun bisa saja dialami lembaga pendidikan di pedalaman di desa lain di Kabupaten ini. Sehingga melakukan pengereman mendadak dengan adanya kebijakan PJJ dirasa perlu untuk dipertimbangkan kembali baik buruknya bagi pendidikan di Sumenep. Yakni, agar kebijakan yang diambil tidak terkesan hanya berupa gembar-gembor penanganan virus Korona.

Proses pembelajaran dan berlangsungnya pendidikan secara normal dan terkendali hendaknya menjadi perhatian kita bersama agar eksistensinya tidak selalu tersendat dengan kebijakan yang dinilai berlebih-lebihan.

Toh demikian, upaya pencegahan virus mematikan yang masih membelit Kota ini juga tidak boleh dikesampingkan. Ikhtiar bersama harus juga selalu dihidupkan, yakni dengan mengoptimalkan penerapan protokol kesehatan yang dirasa masih belum sepenuhnya dijalankan.

Memulai kesadaran masyarakat bisa dimulai melalui diri-sendiri, keluarga, orang terdekat hingga sanak tetangga. Membangun kesadaran bersama tidak bisa dimulai dengan gertakan dan imbauan bernama sanksi administrasi. Jika ingin lebih dalam, maka kesadaran adalah urusan pikiran dan hati nurani.

Beberapa waktu lalu, konfirmasi kesiapan lembaga pendidikan swasta yang diklaim siap lakukan PJJ oleh Kasi Pendma Kemenag Sumenep, Zainurrozi, menimbulkan pertanyaan besar. Apakah dasar klaim kebijakan tersebut berdasarkan data objektif di lapangan atau hanya hasil pandangan secara umum.

Meskipun hanya sebagai uji coba 21 hari, alangkah lebih ideal jika pihak Kemenag melakukan monitoring; Apakah semua sekolah sudah benar-benar melaksanakan PJJ? Apakah semua sekolah sudah siap? Apakah semua fasilitas untuk PJJ bagi peserta didik memadai?

Meskipun yang selalu dilontarkan adalah penugasan pengawas ke setiap lembaga binaan di 27 kecamatan telah dikerahkan oleh Kemenag, apakah mereka dijamin telah bekerja optimal dan menyampaikan laporan sesuai temuan di lapangan?

Kebijakan “pengereman” juga dilakukan Dinas Pendidikan. Dua instansi yang membawahi lembaga pendidikan di kabupaten berjuluk Kota Keris ini seakan memperlihatkan kemesraan dalam mengeluarkan kebijakan.

Sepekan yang lalu, Pelaksana tugas (Plt) Dinas yang berkantor di jalan DR Cipto Sumenep, Mohammad Iksan, mengatakan, sekolah yang tidak didukung fasilitas PJJ atau daring bisa menerapkan pembelajaran luring. Apakah kebijakan ini juga akan berjalan optimal untuk proses pembelajaran yang baik? Entahlah!

Tenaga pendidik dan peserta didik hari ini benar-benar diuji eksistensinya oleh virus Korona. Pertanyaan sederhananya, sampai kapan dunia pendidikan kita akan menerapkan pembelajaran tarik ulur seperti ini?

Dari sejumlah media massa yang pernah saya baca, gagasan pengereman mendadak dengan alasan untuk menekan jumlah terkonfirmasi positif Korona mendapat kecaman keras dari anggota legislatif Sumekar. Instansi terkait diharapkan dapat mengkonsep dengan matang pembelajaran di tengah pandemi. Bukan malah mengerem.

Politikus PKB, Samieoddin, pernah berkata, yang perlu digalakkan sebenarnya adalah penerapan 3M; memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak aman. Penerapan regulasi yang sudah diperundang-undangkan tersebut menurut legislator asal Gapura yang duduk di Komisi IV ini dinilai masih lemah atau kurang maksimal.

Sebelum memastikan kebijakan, para eksekutif menurutnya harus terlebih dahulu memikirkan nasib sekolah yang belum siap PJJ. Misal, sekolah yang berada di pedalaman atau pelosok pedesaan. Hal itu laik dipertimbangkan agar kebijakan yang dikeluarkan tidak menjadi bias bagi dunia pendidikan.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *