Pasang

Menimbang Mencetak Uang

  • Bagikan
Menimbang Mencetak Uang
Foto: Istimewa

Corona Virus Disease 19 (Covid-19) telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pelemahan kondisi ekonomi dan keuangan global. Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan keuangan global yang mengancam kondisi ekonomi dan stabilitas sistem keuangan nasional, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020, tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam Perpu tersebut, Bank Indonesia (BI) diberikan ruang tambahan dengan kewenangan yang dimilikinya untuk menjaga liquiditas perbankan nasional, selain tugas utamanya menjaga inflasi dan nilai tukar rupiah.

 

Pasang

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memiliki tugas utama dalam menjaga stabilitas harga (inflasi) dan stabilitas nilai tukar Rupiah. Kemudian Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 point (a) (b) (c) (d), Bank Indonesia sebagai otoritas moneter diberikan kewenangan untuk memberikan pinjaman likuiditas kepada perbankan, membeli Surat Utang Negara (SUN) dan SBSN serta membeli/repo surat berharga negara dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dengan kata lain, Bank Indonesia diberikan kewenangan tambahan untuk membantu Pemerintah dalam mempercepat penanganan Covid-19.

 

Bank Indonesia dengan instrumen moneter yang dimilikinya bisa membantu mempercepat program Pemulihan Ekonomi Nasional, baik yang terdapat di sektor perbankan maupun non-perbankan, khususnya sektor UMKM dan dunia usaha dalam merestrukturisasi kredit dan permodalan. Dengan menggunakan kebijakan Quantitative Easing (QE) yang dimilikinya, Bank Indonesia bisa melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder, penyediaan likuiditas ke perbankan melalui mekanisme term-repurchase agreement (repo), serta penurunan GWM, untuk membantu likuiditas perbankan.

 

Sektor perbankan perlu mendapat perhatian khusus selama krisis ekonomi dan keuangan yang sedang terjadi. Sebab, jika terjadi sesuatu pada sektor perbankan, bisa menjadi pemicu terjadinya rush yang kemudian berdampak sistemik terhadap stabilitas sistem keuangan. oleh sebab itu, memastikan sektor perbankan tetap stabil secara likuiditas dan operasional menjadi penting.

 

Kebijakan BI tentang Giro Wajib Minimum (GWM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) yang mulai berlaku tanggal 1 Mei 2020, ternyata tidak terlalu disambut baik oleh dunia perbankan. Hal ini disebabkan karena, Kebijakan menurunkan GWM masing-masing sebesar 200 basis poin (bps) untuk bank umum konvensional, serta 50 bps untuk bank umum syariah dan unit usaha syariah, tidak terlalu memberikan keringanan. Karena, pada saat yang sama, Bank Indonesia juga menaikkan Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 200 bps untuk Bank Umum Konvensional dan sebesar 50 bps untuk Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah per tanggal 1 Mei 2020. Sehingga, menyebabkan sektor perbankan menjadi tidak memiliki kelonggaran dalam mengatur likuiditasnya.

 

Menimbang Mencetak Uang

Gagasan untuk mencetak uang (printing money) atau dikenal dengan istilah Quantitative Easing, bukanlah hal yang baru. Sudah banyak negara melakukannya untuk menopang kebijakan moneter longgar yang sedang dijalankannya. Bahkan Pemerintah sendiri, pernah beberapa kali melakukan kebijakan yang tergolong kedalam Quantitative Easing. Kebijakan ini bisa dilakukan untuk membeli Surat Utang Negara/SBSN atau meminjamkan bantuan pada perbankan yang menghadapi masalah dalam likuiditasnya, sehingga jumlah peredaran uang (money supply) bisa meningkat.

 

Bank Indonesia bisa melakukan cetak uang dengan  tetap mengacu pada kebijakan yang prudent dan terukur, mempertimbangkan dampaknya terhadap angka inflasi yang ditimbulkannya, dalam membeli SUN/SBSN dan memberikan bantuan pada perbankan yang mengalami kesulitan likuiditas dalam jangka waktu tertentu. Sebaiknya Bank Indonesia sebagai The Land of Last Resort, tidak lagi menggunakan cadangan devisa, tetapi dapat mencetak uang dengan tingkat yield rendah, sesuai dengan kondisi krisis saat ini sekitar 2,5-3,0 persen. Melihat kebutuhan yang mendesak tersebut, Bank Indonesai bisa mencetak uang sekitar Rp 400-600 Triliun. Dengan demikian, sektor perbankan dan UMKM, akan bisa sedikit bernafas lega dalam mengatur likuiditasnya dan kredit yang dimilikinya.

 

Penutup

Kebijakan Cetak Uang tersebut, bisa digunakan oleh BI untuk membantu program pembiayaan dan restrukturisasi perbankan nasional yang tengah mengalami kesulitan likuiditas dan program non perbankan lainnya, khususnya untuk membantu restrukturisasi kredit dan permodalan sektor UMKM. Dengan alokasi dana sekitar Rp 400-600 Triliun, diharapkan akan bisa membantu Perbankan Nasional sehingga bisa terlepas dari kesulitan likuiditas yang dihadapinya. Alokasi dana yang dihasilkan tersebut, bisa digunakan untuk membantu sektor perbankan dalam menjalankan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit perbankan khususnya untuk sektor UMKM.

 

Penetapan yield sebesar 2,5-3,0 Persen tersebut, sudah memperhitungkan angka inflasi yang akan ditimbulkannya. Kebijakan ini tetap berada dalam koridor  Independensi Bank Indonesia, artinya biaya operasi moneter Bank Indonesia tersebut tidak boleh dibebankan kepada Pemerintah. Oleh sebab itu, besaran yieldnya tersebut, tidak boleh lebih rendah dari biaya operasi moneter Bank Indonesia, agar tidak menimbulkan kerugian bagi Bank Indonesia, serta tidak menyebabkan modal BI lebih rendah 10 persen dari kewajiban moneternya. Hal ini juga merupakan bentuk sharing the pain yang bisa dilakukan oleh BI, dalam menghadapi kondisi kegentingan yang memaksa tersebut.

 

Kebijakan mencetak uang atau Quantitative Easing yang dilakukan oleh Bank Indonesia tersebut, hanya dilakukan sementara untuk menghadapi kondisi kegentingan yang memaksa, akibat serangan wabah Covid-19 terhadap perekonomian dan sistim  keuangan global dan domestik. Pemerintah memerlukan pembiayaan yang besar untuk mengantisipasi dampak ekonomi dan keuangan yang ditimbulkanya. Bank Indonesia selaku otoritas moneter memiliki peran yang signifikan dalam membantu Pemerintah menyediakan kebutuhan pendanaan yang besar. Selain tetap fokus pada misi kemanusiaan menyelamatkan nyawa dan kesehatan warga negara, penyelamatan terhadap sektor perbankan dan dunia usaha juga penting, untuk memastikan bahwa program pemulihan (recovery) ekonomi bisa berjalan cepat, sehingga kehidupan masyarakat bisa kembali normal.**

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *