Oknum LSM di Sampang Terlibat Kasus Dugaan Pemerasan, TPF-N Madura: Status Pelapor dan Terlapor Patut Dipertanyakan

Oknum LSM di Sampang Terlibat Kasus Dugaan Pemerasan, TPF-N Madura: Status Pelapor dan Terlapor Patut Dipertanyakan
BERMASKER: Koordinator TPF-N wilayah Madura, Agus Wijaya (Zainullah - Sinergi Sampang)

SAMPANG, SINERGI MADURA - Koordinator Tim Pencari Fakta Nusantara (TPF-N) wilayah Madura, Agus Wijaya angkat bicara terkait kasus dugaan pemerasan dana hibah Pokmas yang melibatkan oknum LSM di Kabupaten Sampang, Jawa Timur.

Menurut Agus, status hukum pelapor dan pasal yang disangkakan terhadap kedua oknum LSM tersebut patut dipertanyakan. Karena menurutnya, informasi yang rebak terkait status hukum pelapor selama ini telah menimbulkan banyak spekulasi di kalangan masyarakat.

"Mengingat semuanya punya kedudukan yang sama di mata hukum. Jadi, asas 'equality before the law' itu mestinya harus menjadi pertimbangan dalam persoalan ini," jelasnya.

Baca Juga: Kabupaten Bangkalan Bebas dari Daerah Rentan Rawan Pangan

"Artinya, ketika terlapor di situ diproses, maka pelapor semestinya juga dipertanyakan, dan penyidik semestinya juga mendalami terkait dengan adanya dugaan pekerjaan Pokmas yang dikerjakan oleh pelapor yang diduga bermasalah," paparnya kepada media ini, Kamis (25/2/2021).

Semestinya, sambung dia menegaskan, antara pemberi suap dan penerima suap sama-sama diproses secara hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 1986.

"Mohon kita juga harus mengedepankan presumtion of innocence," tambahnya.

Lanjut, Agus juga mempertanyakan pasal 368 yang disangkakan penyidik terhadap terlapor. Bahwa di dalam pasal tersebut menurutnya mengatur tentang pemerasan dan kekerasan dimana berdasarkan fakta dan pemberitaan yang muncul saat ini, kata dia, tidak ada satupun yang mengarah pada kekerasan yang dilakukan oleh oknum LSM terhadap korban.

Sebelum menutup penjelasan, Agus Wijaya menyampaikan agar, dalam proses penyelesaian perkara ini, pihak kepolisian tetap berlandaskan pada asas praduga tak bersalah.

"Kita memberikan apresiasi penegakan hukum yang dilakukan oleh jajaran saat reskrim Polres Sampang dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah," tutupnya.

Dikonfirmasi, Kasat Reskrim Polres Sampang, AKP Riki Donaire Piliang menegaskan, bahwa persoalan ini merupakan kasus pemerasan, bukan suap. 

"Statusnya pelapor, pemerasan sama penyuapan juga beda. Makanya, korelasi laporan dengan persangkaan pasal sejalan, namun apabila ditemukan tindak pidana lainnya itu bisa, makanya masih dikembangkan," terangnya kepada media ini.

Diberitakan sebelumnya, 2 oknum anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yaitu Riski (42) warga Desa Aeng Sareh, Kota Sampang dan Amir Hamzah (38) warga Jalan Pahlawan, Sampang, telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus pemerasan dalam pelaksanaan proyek dana hibah Pokmas.

Sementara korban yang merasa diperas dalam kasus ini ialah Hasbi (32), warga Desa Gulbung, Kecamatan Pangarengan, sebagai pelaksana proyek dana hibah Pokmas. (zn/md/fd)


(*)