Pantai Badur Berpotensi Jadi Wisata Andalan di Sumenep

Pantai Badur Berpotensi Jadi Wisata Andalan di Sumenep
EKSOTIS: Seorang warga terlihat mengendarai sepeda motor di areal Pantai Badur (Ubay Shabaro - Sinergi Sumenep)

SUMENEP, SINERGI MADURA - Pantai Badur menyimpan sejumlah potensi wisata yang bernilai eksotis. Pertemuan dua mata air tawar dan air laut diprediksi akan menjadi icon unik wisata pantai yang terletak di Desa Badur Kecamatan Batuputih, Sumenep, Jawa Timur.

Namun, pantai yang masih asri tersebut belum tersentuh pembangunan dan tak tergarap dengan baik oleh pemerintah desa setempat. Pantai itu saat ini hanya dijadikan tempat bersandar perahu-perahu nelayan warga sekitar.

Konsultan pariwisata Jawa Timur Ahmad Faidlal Rahman mengatakan, Pantai Badur dinilai mempunyai daya tarik pariwisata tersendiri di Kota Keris. Pantai ini akan menjadi wisata yang dominan jika dibangun dengan konsep, perencaan yang detail dan matang.

"Perencaan ini menjadi modal awal untuk memunculkan destinasi wisata, agar wisata ini tidak muncul secara bim salabim," ujarnya kepada media ini Rabu (16/12/2020).

Baca Juga: Karomah Ki Ageng Jakfar Shadiq, Menantu Ki Ageng Joko Tarup

Perencaan yang matang dan detail perlu disiapkan untuk mengindentifikasi potensi wisata yang akan dimunculkan ke publik. Dan juga untuk mengkonsep pembangunan yang ideal dengan tata ruang yang sesuai.

"Jika semua itu sudah disiapkan, maka yang perlu diperhatikan adalah akses ke tempat wisata tersebut. Bisa tidak masyarakat ke sana, nyaman tidak aksesnya," lanjutnya.

Setelah perencanaannya matang, trigger wisata yang perlu dimunculkan adalah pertemuan dua mata air tersebut dengan wahana yang dapat dinikmati pengunjung.

Selanjutnya yang harus dimunculkan adalah second wisata di tempat tersebut. Misalnya di pantai itu pengunjung bisa menikmati wisata memancing langsung di laut dengan ketersediaan perahu yang disiapkan pengelola.

"Lahan wisata pantai Badur jika dimiliki oleh pemerintah desa bisa dikembangkan melalui desa dengan BUMdes misalnya, bisa itu dilakukan," imbuhnya.

Jika memang memungkinkan untuk dikelola desa, maka pemerintah desa dengan pemerintah daerah harus bersinergi untuk menyiapkan status hukum menjadi desa wisata.

"Pemerintah daerah harus menyiapkan peraturan Bupati mengenai legalitas status desa wisata itu, sejauh ini Sumenep belum mempersiapkan itu," tandasnya. (us/an/fd)


(*)