Pengganti Ujian Nasional, Berikut Kriteria Kelulusan dalam Asasmen Nasional 2021

Pengganti Ujian Nasional, Berikut Kriteria Kelulusan dalam Asasmen Nasional 2021
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (Istimewa) 

NASIONAL, SINERGI MADURA - Pengaruh persebaran Coronavirus Desease 2019 atau pandemi Covid-19 memaksa pemerintah untuk menggulirkan kebijakan baru terhadap semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia, tak terkecuali dunia pendidikan Tanah Air.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, Nadiem Makarim pun akhirnya harus membatalkan Ujian Nasional (UN) tahun pelajaran 2019/2020 pada bulan Maret lalu, yakni sebagai antisipasi penyebaran virus corona di klaster sekolah. 

Peniadaan UN berlaku untuk satuan pendidikan jenjang SMP/sederajat dan SMA/SMK/sederajat se Indonesia melalui Surat Edaran (SE) Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam masa darurat penyebaran Coronavirus.

Namun demikian, bukan berarti sekolah tidak akan melaksanakan ujian tahunan sama sekali. "Jadi yang dilaksanakan di masing-masing sekolah adalah US, dan US ini ada beberapa opsi yang kita berikan, tapi itu adalah haknya sekolah," jelas Mendikbud Nadiem Makarim Vidcon bersama media pada Bincang Sore, Selasa 24 Maret lalu.

Kebijakan selanjutnya, Kemendikbud telah mengganti program UN dan USBN dengan Asesmen Nasional 2021 dalam jaringan (Daring).  

Sekadar diketahui, sebagaimana dilansir dalam website Kemdikbud, Asesmen Nasional 2021 merupakan pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah dan program keseteraan jenjang sekolah dasar dan menengah.

Sedikitnya, ada 3 kerangka bagian dalam Asesmen Nasional 2021, yaitu asesmen kompetensi minimum (AKM), survei karakter dan survei lingkungan nelajar. Pengukuran ini berdasarkan aspek kognitif yang diperoleh siswa melalui program literasi dan numerasi serta aspek kompetensi minimum. 

"Sangat penting dipahami terutama oleh guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua bahwa Asesmen Nasional untuk tahun 2021 tidak memerlukan persiapan-persiapan khusus maupun tambahan yang justru akan menjadi beban psikologis tersendiri. Tidak usah cemas, tidak perlu Bimbel khusus demi Asesmen Nasional," papar Nadiem.

Dalam Webinar koordinasi Asesmen Nasional di Jakarta, Selasa (06/10), Nadiem menyebutkan, Asesmen ini diadakan sebagai bentuk perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan.

Baca Juga: Minim Pengawasan, Realisasi BOS di Sumenep Rentan Diselewengkan

"Potret layanan dan kinerja setiap sekolah dari hasil Asesmen Nasional ini kemudian menjadi cermin untuk kita bersama-sama melakukan refleksi mempercepat perbaikan mutu pendidikan Indonesia," tegasnya. 

Pernyataan Mendikbud di atas telah disetujui oleh anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) periode 2019-2023, Doni Koesoema. Menurutnya, Asesmen Nasional menjadi salah satu alternatif transformasi pendidikan di tingkat sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, pengajaran dan lingkungan belajar di satuan pendidikan. 

"Melalui asesmen yang lebih terfokus, diharapkan perbaikan kualitas, layanan pendidikan bisa semakin efektif," terang Doni.

Dengan demikian, sambung dia, para kepala dinas (Kadis) harus memastikan pelaksanaan Asesmen Nasional di daerah masing-masing dengan cara memperhatikan kesiapan sarana dan prasarana serta keselamatan peserta didik, "bila pandemi COVID-19 di daerahnya belum teratasi dengan baik," imbuhnya, dikutip Sinergi Madura dari laman kemdikbud.go.id, Sabtu (10/10/2020). (rf/md/fd). 

Download: Kebijakan Ujian Nasional


(*)