Pasang

Permudah Izin NPPBKC, Bea Cukai Madura Terus Kebut Pembangunan KIHT

  • Bagikan
Permudah Izin NPPBKC, Bea Cukai Madura Terus Kebut Pembangunan KIHT
EKSLUSIF: Kepala Seksi PKCDT Bea Cukai Madura, Ako Rako Kembaren, saat melakukan pertemuan terbatas dengan Kadisperindag Kabupaten Pamekasan, Achmad Syaifudin beserta para staf PIC Pembangunan KIHT (Dokumen Sinergi Madura)

PAMEKASANSINERGI MADURA – Salah satu kiat untuk menekan peredaran rokok ilegal demi percepatan Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) adalah dengan mempermudah pengurusan izin pembuatan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai atau NPPBKC.

Itulah yang kini tengah diupayakan oleh Bea Cukai Madura bersama Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur dalam memberantas rokok ilegal di Madura, khususnya di kabupaten berjuluk Bumi Gerbang Salam.

Pasang

NPPBKC sendiri merupakan izin untuk menjalankan kegiatan bagi para pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran di bidang cukai

Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi PKCDT Bea Cukai Madura, Ako Rako Kembaren, saat melakukan pertemuan terbatas bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan, Achmad Syaifudin, beserta para staf PIC pembangunan KIHT Pamekasan.

“Pertemuan tadi membahas terkait langkah pemerintah daerah guna mempercepat pembangunan KIHT,” kata Ako, Rabu (8/9/2021).

Ia mengatakan bahwa Bea Cukai Madura akan terus mendukung proses pembangunan KIHT di Kabupaten Pamekasan. Untuk itu, kata dia, Bea Cukai Madura akan berusaha maksimal memberikan pelayanan dalam pengurusan izin NPPBKC.

Upaya itu menurutnya adalah salah satu pokok manajemen berdasarkan hasil studi uji kelayakan (feasibility study) yang dilakukan tim peneliti Universitas Negeri Jember (Unej).

“Rencana pembangunan Kawasan Integritas Hasil Tembakau di Pamekasan dinyatakan layak untuk dibangun dan dilanjutkan prosesnya,” katanya.

Selain sebagai langkah preventif untuk memberantas rokok ilegal, sambung dia, pembangunan KIHT menurutnya akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Pamekasan.

Sekadar diketahui, anggaran pembangunan KIHT di Kabupaten Pamekasan salah satunya bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Anggaran tersebut telah diserahkan kepada oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada awal tahun 2021 lalu. Sebagian anggaran tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan gedung KIHT di Desa Gugul, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur.


(*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *