Pasang

Politik Anggaran Menghadapi Perubahan Iklim

  • Bagikan
Politik-Anggaran-Menghadapi-Perubahan-Iklim
MH Said Abdullah Ketua Badan Anggaran Republik Indonesia.

NASIONAL, SINERGI MADURA – Inisiatif kerjasama global untuk mengantisipasi perubahan iklim telah lama dibuat sejak era tahun 80 an. Pada Juni 1992 dilaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janiero, Brasil yang menguatkan Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa Bangsa, atau United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Sebelumnya UNFCCC dihasilkan dari  Intergovernmental Negotiating Committee pada Mei 1992 di New York, dan diadopsi oleh 154 negara, tetapi dalam perkembangannya bertambah banyak negara yang meratifikasi, setidaknya menjadi 196 negara.

Dalam perkembangannya tugas UNFCCC adalah pembentukan inventaris Gas Rumah Kaca (GRK) nasional yang berisikan emisi dan pengurangan gas rumah kaca (GRK) oleh setiap negara penandatangan. Inventaris tersebut akan digunakan untuk menentukan tingkat suhu yang diperlukan agar negara-negara Aneks I Protokol Kyoto bisa bergabung dan berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca. Inventaris harus selalu dimutakhirkan secara rutin oleh negara-negara Aneks I. Protokol Kyoto adalah amandemen terhadap UNFCCC pada tahun 1997 yang berisi mekanisme penurunan emisi GRK yang dilaksanakan negara-negara maju, yakni:

Pasang
  1. Implementasi Bersama (Joint Implementation),
  2. Perdagangan Emisi (Emission Trading); dan
  3. Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism, CDM).

Protokol Kyoto berlaku hingga 2021, dan pada pertemuan di Doha, Qatar tahun 2012 komitmen pada Protokol Kyoto diperpanjang hingga 2020. Sayangnya, tidak semua negara maju berkomitmen terhadap Protokol Kyoto, salah satunya Amerika Serikat. Terungkap pada pertemuan UNFCCC di Bonn, Jerman pada Juni 2014 hanya 11 negara yang meratifikasi Protokol Kyoto. Di Eropa sendiri hanya Norwegia yang meratifikasi Protokol Kyoto. Pendek kata, dalam perkembangannya Protoko Kyoto ini hanya komitmen diatas kertas, riil politiknya banyak negara maju mengabaikannya.

Komitmen Indonesia

Pada April 2016 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mewakili Pemerintah Indonesia menanda tangani Paris Agreement. Poin utama kesepakatan tersebut adalah menjaga ambang batas suhu bumi di bawah dua derajat Celcius dan berupaya menekan hingga 1.49 derajat Celcius di atas suhu bumi pada masa pra-industri. Kedua, meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dampak dari perubahan iklim, meningkatkan ketahanan iklim, dan melaksanakan pembangunan yang bersifat rendah emisi gas rumah kaca tanpa mengancam produksi pangan. Ketiga, membuat aliran finansial yang konsisten demi tercapainya pembangunan yang bersifat rendah emisi gas rumah kaca dan tahan terhadap perubahan iklim.

Ratifikasi Pemerintah Indonesia terhadap Paris Agreement dituangkan melalui Undang Undang No 16 tahun 2016. Ratifikasi ini sebagai langkah pemerintah mencegah kenaikan suhu rata rata 0,5-3,92˚C pada tahun 2100, kenaikan air laut 35-40 cm pada tahun 2050 mengacu baseline tahun 2000, dan kenaikan air laut diperkirakan mencapai 175 cm pada tahun 2100. Kondisi ini mengancam keberadaan penduduk di pesisir dan pulau pulau kecil.

Atas komitmen Paris Agreement dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN 2019-2024), pemerintah telah menetapkan target penurunan GRK 26% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2020, dan 29% pada tahun 2030.  Untuk mencapai target ini, banyak hal yang harus dikerjakan pemerintah dan segenap stake holder. Setidaknya, pemerintah dan pelaku bisnis, serta masyarakat,

  1. dipertahankannya tutupan hutan primer seluas 43 juta ha serta total tutupan hutan nasional seluas 94 juta ha,
  2. Terlaksananya reforestasi seluas 2 juta ha dan restorasi ekosistem gambut seluas 1,5 juta Ha,
  3. Timbulan sampah domestik berkurang sebesar 30 persen dan tingkat kebocoran sampah ke laut berkurang hingga 70%,
  4. Pemulihan lahan paska tambang,
  5. Kepatuhan terhadap aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), moratorium gambut, hutan lindung, dan hutan primer semakin meningkat,
  6. Proporsi penggunaan sumber energi baru terbarukan mencapai 20 persen dari bauran energi nasional
  7. Berkurangnya rasio kerugian ekonomi akibat dampak bencana dan bahaya perubahan iklim menjadi sebesar 0,3 persen terhadap PDB.

Instrumen Fiskal

Untuk mencapai target RPJMN diatas, pemerintah memerlukan dukungan kebijakan fiskal dan anggaran yang memadai. Saya berpandangan, pemerintah terutama Kementerian Keuangan segera memberlakukan kebijakan cukai terhadap penggunaan plastik, dan Kementerian Perindustrian mendorong kebijakan produk barang industri yang rendah plastik, serta teknologi pengolahan limbah plastik. Langkah ini untuk mengurangi volume sampah plastik.

Hampir sepertiga belanja negara masuk belanja transfer ke daerah, saya kira kementerian keuangan perlu memberikan addressing khusus untuk climate budget spending di daerah. Pada rapat kerja tahun sidang Agustus ini, Badan Anggaran DPR juga akan meminta laporan atas penggunaan anggaran pada Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF). Kita akan mengevaluasi realisasi dan dampak penggunaan anggaran dari berbagai hibah internasional dan APBN untuk program aksi perubahan iklim, khususnya dalam menjaga kawasan tutupan hutan 94 juta ha, dan kawasan konservasi laut 28,1 juta pada tahun 2024.

Sebagai Ketua KSSK, saya berharap Menteri Keuangan menginisiasi skema green financing bersama OJK, dan Bank Indonesia. Green financing akan mendorong tranformasi industri ekstraktif seperti tambang, untuk patuh terhadap ketentuan lingkungan hidup, sehingga tidak ada ratusan lubang tambang sebagaimana kita saksikan di Kalimantan saat ini. Green financing juga dapat menyasar perusahaan perkebunan yang membuka lahan hutan menjadi monokultur dan merusak keanekaragaman hayati kita. Hutan tropis kita bukan hanya menyangga Indonesia, tetapi paru paru dunia yang menjaga keseimbangan seluruh bumi. Pemanasan di khatulistiwa akibat pembukaan lahan hutan, berkibat menurunnya lapizan ozon dan berdampak pada percepatan mencairnya es di kutub dan membuat permukaan air laut naik, dampaknya ke kita juga.

Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM juga dapat memberikan insentif fiskal berupa keringanan tarif pajak, termasuk pembebasan bea masuk, terhadap seluruh penopang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang menargetkan komposisinya 23% total penggunaan energi kita pada tahun 2025. Saya kira pengurangan PPh 5% per tahun dan 30% dari total investasi untuk EBT perlu dinaikkan menjadi 10% per tahun dan 45% dari total investasi. Saya itu investasi EBT sangat mahal, saya kira pemerintah perlu memberikan insentif pembebasan PPh dan PPN bagi investasi EBT diatas Rp 500 miliar selama 10 tahun sejak dimulainya investasi. Langkah ini akan mendorong percepatan industri dan BUMN masuk ke EBT.

Saya berharap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) seiring dengan pemberlakukan Undang Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja lebih serius melakukan penegakkan hukum, khususnya penegakkan hukum lingkungan hidup. Undang Undang Ciptaker menggeser pendekatan pidana pemenjaraan menjadi denda, momentum ini dapat menjadi langkah hukum baru yang diharapkan mendorong kepatuhan hukum lingkungan bagi segenap pihak. Oleh sebab itu KLHK harus disiplin dalam penegakkan hukumnya.

Terakhir, saya juga akan mendorong kebijakan anggaran pada APBN kita lebih serius pada dukungan berbagai langkah untuk menjalankan berbagai komitmen yang tertuang dalam Traktat Paris diatas. Sebab perubahan iklim adalah ancaman nyata bagi kelangsungan hidup kita dimuka bumi ini. Munculnya penyakit menular, seperti Covid19 tidak bisa kita pungkiri adalah konsekuensi kita dalam memperlakukan bumi. Kita tidak tahu kedepan akan muncul berbagai virus apalagi jika kita tidak ramah terhadap bumi.


Oleh: MH Said Abdullah
Ketua Badan Anggaran DPR

(*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *