Pasang

Potensi Migas belum Sanggup Atasi Kemiskinan di Sumenep

  • Bagikan
Potensi Migas belum Sanggup Atasi Kemiskinan di Sumenep
Ilustrasi Migas (Foto: Ist/CNBC Indonesia)

“Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat” UUD ’45 Pasal 33.

SUMENEP, SINERGI MADURA – Keberadaan minyak dan gas (Migas) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur merupakan potensi yang semestinya bisa digunakan dengan baik untuk kesejahteraan rakyat, salahsatunya dalam menunjang program pemerintah mengentaskan angka kemiskinan.

Pasang

Kenyataannya, meski sejumlah kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) yang bergerak di bidang migas telah bertahun-tahun melakukan eksploitasi di Kota Sumekar. Namun, keberadaan perusahaan itu masih belum membawa dampak besar untuk kemajuan perekonomian.

“Sumenep kaya dengan migas, potensi sumber daya alam ini dikelola oleh beberapa kontraktor. Namun ironisya, Sumenep masih miskin di lumbung migas,” ungkap Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Sumenep, Syaiful Harir saat bincang-bincang santai dengan sejumlah media, Kamis, (11/11/2021).

Menurut dia, eksploitasi migas seharusnya bisa memberikan manfaat yang nyata untuk menekan angka kemiskinan di Sumenep. Sebab, pendapatan daerah yang bersumber dari dana bagi hasil (DBH) migas dan participating interest (PI) cukup besar yakni sebesar 10 persen.

“Jika potensi ini dikembangkan dengan baik, maka lambat laun Sumenep akan terbebas dari catatan kabupaten tersmiskin,” sesal dia.

Selain itu, mantan aktivis PMII Sumenep ini juga menilai, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama KKKS dengan mengatasnamakan ‘kepentingan rakyat’ hanya terkesan formalitas dan gugur kewajiban.

“Selebihnya tak ada dampak apa-apa. Makanya ketika Sumenep disebut miskin, publik tidak percaya. Karena Sumenep itu adalah daerah penghasil migas,” tegas dia.

Soal realisasi program dan sinergi dengan pemerintah daerah, pihaknya juga menginginkan agar di kabupaten ini segera ada kantor bersama KKKS. Hal ini untuk memudahkan informasi kemigasan mulai dari lifting migas, DBH, PI hingga program yang direalisasikan oleh kontraktor migas.

Ketua-DPD-KNPI-Sumenep-Urai-Makna-Hari-Sumpah-Pemuda
AKRAB: Ketua DPD KNPI Sumenep, Syaiful Harir bersama Sastrawan Madura, Ibnu Hajar saat pelatikan (Foto: FB/Ayink Al Hariri)

“Minimal sebagai pusat informasi soal kemigasan. Baik soal lifting, DBH hingga realisasi PI sebagai wujud tanggang jawab sosial perusahaan bagi masyarakat sekitar. Jangan salahkan para aktivis jika punya penilaian minor tentang migas, karena akses informasi kemigasan terbatas,” tegas Ayink.

Sebagai langkah awal, pihaknya berjanji akan terus berupaya mengawal aspirasi para aktivis dan mahasiswa yang beberapa hari ini lantang bersuara terkait kemiskinan. “Kami mengapresiasi aspirasi mereka. Dan sebentar lagi kami akan fasilitasi mereka dalam satu forum,” ucap Ayink.

Terpisah, Kepala SKK Migas Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Jabanusa), Nurwahidi menyatakan bahwa khusus untuk kantor KKKS di Sumenep saat ini sudah dalam tahap persiapan. Untuk pengelolaanya, diserahkan kepada salah satu badan usaha milik daerah (BUMD).

“Sekarang kantornya sedang disiapkan BUMD, mudah-mudahan pertengahan November selesai,” singkat dia, saat dikonfirmasi via WhatsApp.

Ketika ditanya apakah kantor bersama itu juga sebagai pusat informasi kemigasan, pria yang lahir di Sumenep itu hanya membalas dengan emoji jempol. Sementara pertanyaan lain dari para aktivis soal transparansi lifting, DBH maupun PI, masih belum ada respons.

Untuk informasi, total jumlah penduduk miskin ekstrem di lima kabupaten Jawa Timur versi BPS mencapai 508.571 jiwa dengan jumlah 265.180 rumah tangga miskin. Jumlah tersebut terdiri dari Kabupaten Probolinggo dengan tingkat kemiskinan ekstrem 9,74 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 114.250 jiwa, Kabupaten Bojonegoro dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,05 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 50.200 jiwa.

Lalu, Kabupaten Lamongan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 7,37 persen jumlah dan penduduk miskin ekstrem 87.620 jiwa, kabupaten Bangkalan dengan tingkat kemiskinan ekstrem 12,44 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 123.490 jiwa serta Kabupaten Sumenep dengan tingkat kemiskinan ekstrem 11,98 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 130.750 jiwa.

“Saya minta kepada Gubernur Jawa Timur dan para bupati dari lima kabupaten prioritas tahun 2021 di Provinsi Jawa Timur, untuk dapat segera memastikan data dan informasi kelompok penerima manfaat di tiap-tiap kabupaten,” ujar Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Jawa Timur, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (30/9) sebagiamana dikutip dari merdeka.com.

(*)

  • Bagikan

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *