Pupuk Bersubsidi Langka, Petani di Sampang Duduki Dispertan

Pupuk Bersubsidi Langka, Petani di Sampang Duduki Dispertan
PROTES: Para petani saat melakukan audiensi di Kantor Dispertan Sampang (Zainullah - Sinergi Sampang)

SAMPANG, SINERGI MADURA - Puluhan para petani dari berbagai daerah di Kabupaten Sampang, Jawa Timur kembali menduduki kantor Dinas Pertanian (Dispertan) setempat, Rabu (20/1/2021).

Tujuannya, mempertanyakan kelangkaan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi serta dugaan beberapa kios yang menjual pupuk di atas harga eceran tertinggi (HET).

Koordinator aksi, Moh. Imron mengatakan, dirinya geram dengan janji yang disampaikan pihak dinas bahwa stok pupuk bersubsidi sangat memadai dan dipastikan cukup untuk tahun 2021.

"Tapi, faktanya di lapangan itu masih kurang bahkan petani itu ada yang tidak dapat pupuk sama sekali ada yang dapat tapi terbatas," ucapnya.

Tidak hanya itu, lanjut Imron, akibat kelangkaan tersebut, para petani rela membeli pupuk bersubsidi di atas HET. "Bahkan harganya sampai 300.000. Jadi permainan yang di lapangan itu kios sama pengecer itu ada dugaan kongkalikong juga," tudingnya.

Baca Juga: Lantik Kades PAW, Bupati Pamekasan Minta Pelayanan Dioptimalkan

"Ini perlu dan harus segera ditindaklanjuti oleh dinas pertanian maupun kepolisian hal-hal yang seperti ini yang merugikan para petani," imbuhnya.

Untuk itu, pihaknya meminta dinas terkait maupun aparat kepolisian segera mengusut dugaan kasus tersebut. Sebab, manakala dibiarkan berlanjut para petani di Kota Bahari akan semakin menjerit.

"Namun, apabila tidak bisa diubah regulasi tersebut ke awal, atau buatlah kelompok tani yang bisa merangkul orang-orang yang tidak dapat di kelompok tani yang sekarang," pintanya.

"Buatlah tim pengawasan di tingkat kecamatan juga minimal tiga orang untuk penyaluran agar pupuk yang subsidi itu sesuai sampai ke masyarakat petani," harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian (Dispertan) Sampang, Suyono mengatakan, untuk penebusan pupuk bersubsidi sekarang ini lebih simpel. Sebab, tinggal divek apakah sudah terdaftar di e-RDKK atau belum.

"Tapi, kita tetap akan cek lapangan nanti kalau ditemukan ada petani yang belum, tentunya akan kita lakukan rekap dan ini pun akan kita siapkan dulu kemudian kita juga akan menyampaikan informasi ini kepada kementerian pertanian," ujarnya.

Sementara untuk pengawasan di tingkat kecamatan, lanjut Suyono, pihaknya masih belum berkoordinasi. Sejauh ini, dinas masih memaksimalkan kinerja para pendamping.

"Terkait dengan pengawasan, di level kabupaten itu ada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), ini ada dari kepolisian, kejaksaan, TNI, pertanian kemudian dinas-dinas di lingkup yang terkait itu. Untuk Kecamatan memang belum, karena kita lebih memaksimalkan KP3 ini," tandasnya. (zn/an/fd)


(*)