Ratusan Aktivis di Pamekasan Tolak Perpanjangan PPKM Darurat

Ratusan Aktivis di Pamekasan Tolak Perpanjangan PPKM Darurat
SERENTAK: Massa aksi saat menggelar demo penolakan PPKM Darurat (Ainur Rizky - Sinergi Pamekasan)

PAMEKASAN, SINERGI MADURA - Ratusan aktivis dari mahasiswa hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) menggelar aksi unjuk rasa menolak perpanjangan pemberlakuan PPKM Darurat di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.

Awalnya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Cabang Pamekasan bergerak dengan long march dari jalan kabupaten menuju gedung DPRD setempat.

Menurut tuntutan tertulisnya, Ketua PC PMII Pamekasan, Moh. Lutfi meminta agar pihak Pemkab Pamekasan segera melonggarkan penjagaan, sesuai SE yang baru dari Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam.

Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah setempat agar menolak secara resmi, jika ada perpanjangan PPKM kembali. Kemudian, juga meminta pemerintah daerah secara tegas untuk menekan rumah sakit swasta untuk menerima layanan pasien COVID-19.

“Jika tidak berkenan maka wajib dicabut izinnya,” lantang Lutfi, Jum’at (23/7/2021).

Selain itu, tuntutan mereka juga mendorong pemerintah Kabupaten Pamekasan segera memberikan kebijaksanaan terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang nyaris tak bisa berdagang lantaran merosot usahanya.

Baca Juga: Diduga Rampas Undangan, Timses Calon Kades Longos Dilaporkan ke Polisi

“Terakhir segera penuhi hak rakyat yang termaktub dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2018 tentang ke-karantinaan kesehatan,” pintanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Pamekasan, Fathorrohman menegaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti tuntutan para aktivis dari PC PMII Pamekasan.

“Kami akan segera tindak lanjuti tuntutan sahabat-sahabat sekalian,” ucapnya.

Di waktu bersamaan, tepat di pintu sebelah timur komplek kantor Pemkab Pamekasan itu juga berlangsung aksi serupa dari Mabes Non Government Organization atau NGO Pamekasan.

Meski sempat ditemui oleh Asisten Pemerintahan Setdakab Pamekasan yang mewakili Bupati Pamekasan, massa tetap tak peduli. Mereka menolak berdiskusi secara langsung dengan perwakilan Pemkab Pamekasan.

“Kami tidak mempertanyakan soal PPKM Darurat, namun lebih pada penggunaan anggaran COVID-19 yang hingga sekarang besar tapi tanpa hasil berarti,” tegas orator aksi, Zaini Wer-Wer. (rz/an/fd)


(*)