Pasang

Rp 14 Miliar Anggaran DBHCHT Dinkes Pamekasan untuk Apa Saja?

  • Bagikan
CERAH: Suasana Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pamekasan (Ainur Rizky - Sinergi Pamekasan)

PAMEKASAN, SINERGI MADURA – Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, Suliha, mengutarakan bahwa program anggaran DBHCHT yang didapat Dinkes senilai Rp 14 miliar sudah terealisasi dari bulan Januari sampai Juli 2021 lalu.

Program tersebut berupa jaminan kesehatan bagi warga tidak mampu atau miskin dimana dalam hal ini Dinkes bekerjasama dengan Dinas Sosial dan BPJS setempat.

Pasang

Masyarakat yang mendapatkan bantuan ini, kata dia, adalah mereka yang masuk kategori miskin/tak mampu dan sudah terdaftar di Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pamekasan dan didaftarkan di BPJS setempat.

“Jadi ini, programnya benar-benar untuk masyarakat miskin. Mekanismenya itu, dari masyarakat miskin mengajukan ke Dinsos. Nah, dari Dinsos langsung didaftarkan ke BPJS. BPJS itu nanti yang mengeklaim ke kami (Dinkes),” terangnya, Rabu (18/8/2021).

Jadi, sambung dia, masyarakat yang memiliki kartu BPJS bisa langsung berobat ke Puskesmas untuk pelayanan dasar. Jika yang bersangkutan membutuhkan rujukan, maka dengan menggunakan kartu BPJS tersebut dia akan diarahkan ke rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh BPJS.

“Kalau BPJS itu kan ada Mandiri, ada yang PNS BUMN ABRI itu, ada juga yang dibayarkan oleh daerah. Ya manfaatnya, masyarakat dijamin kesehatannya,” ujarnya.

Bagi pengguna BPJS tingkat premi (gratis) akan mendapatkan sokongan sebesar Rp 37.800 per bulan, dan untuk tahun 2020 dan 2021, pihak Dinkes menurutnya menanggung biaya rutin BPJS kelas III sebanyak Rp 2.800 per bulan. “Kan ada yang gratis juga ada yang mandiri,” katanya.

Suliha lebih lanjut mengungkapkan bahwa anggaran sebesar Rp 14 miliar sudah terserap 100 persen. Terhitung dari bulan Januari sampai Juni. “Juli ke belakang masih kurang, jadi nanti kita sampaikan ke Bupati untuk dicarikan solusinya,” tambahnya.

Jika anggaran DBHCHT sebesar 14 miliar tersebut mengalami kekurangan maka Bupati yang akan melakukan komunikasi dengan pihak BAPPEDA. Setelah itu, Bupati akan mengkoordinasikan dengan Dinkes Pamekasan selaku OPD pelaksana kegiatan jaminan kesehatan masyarakat.

“Karena program ini nempel di Dinas Kesehatan, jadi kami sangat berharap, masyarakat miskin terlayani semua. Mudah-mudahan tidak ada kendala di pembayaran,” tegas Kasubag Perencanaan Dan Evaluasi Dinkes Pamekasan.

“Jadi intinya, masyarakat jangan sampai tidak ada yang terlayani dengan adanya bantuan dari bagi hasil cukai rokok ini. Karena Pamekasan memang wilayah penghasil tembakau,” tutup Suliha. (adv)


(*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *