Pasang

Sepakat Kawal Program Pendampingan Hukum, Forkopimda bersama Kejari Pamekasan Gelar MoU

  • Bagikan
KOMITMEN: Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam bersama jajaran Kejari Pamekasan (Ainur Rizky - Sinergi Pamekasan)

PAMEKASAN, SINERGI MADURABupati Baddrut Tamam dan segenap jajaran Forkopimda Kabupaten Pamekasan, sepakat bangun komitmen bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat soal pengawasan proses pembangunan di Bumi Gerbang Salam.

Penandatanganan Memorandum of Understanding atau MoU ini dilakukan di di Peringgitan Dalam, Mandhapa Aghung Ronggosukowati, bersamaan dengan momentum Hari Adhiyaksa ke-61 Korp Kejaksaan RI, Kamis (22/7/2021) siang.

Pasang

MoU ditandangani langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Muhlis SH, kemudian secara bergiliran Bupati Baddrut Tamam, kemudian Sekda Totok Hartono, dan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pamekasan.

“Kita bisa berkerja cepat dan tepat di masa Pandemi tentunya (bekerja, red) dengan tidak bertentangan aturan yang berlaku,” kata Bupati Pamekasan saat sambutan.

Ia menyampaikan, proses percepatan pelaksanaan program prioritas perlu terus didorong dan ditingkatkan, mengingat saat ini sudah masuk tengah tahun anggaran, sementara sejumlah OPD menurutnya masih belum optimal berkerja demin terwujudnnya seluruh program yang telah diprioritaskan.

“Setelah pendampingan ini, segera lakukan komunikasi intensif antara APIP dan Kejaksaan Negeri Pamekasan secara teknis, agar segera terwujud,” tegas mantan DPRD Jatim ini.

Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional menurutnya dibutuhkan gerak taktis dan tidak ragu dalam setiap mengambil keputusan.

Jika ini menjadi prinsip, pesan bupati, masyarakat akan dapat bertahan hidup dan terus produktif dalam berkerja di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

“Sebenarnya teknis ini yang membuat ragu dinas untuk bergerak, terutama di saat pemenuhan kebutuhan dalam penanggulangan pandemi, sehingga para OPD butuh kepastian untuk bergerak dengan MOU agar bisa tenang,” pesannya.

“Jika kita sudah berbuat dengan benar, tidak usah lagi takut untuk berkerja,” tegas Politisi PKB itu.

Sementara itu, Kepala Kejari Pamekasan, Muhlis SH mengatakan bahwa pihaknya tetap akan senantiasa mendukung, mengawal, serta melakukan pendampingan hukum terhadap kinerja pemerintah setempat berdasarkan arahan pimpinan di atasnya.

“Terlebih dalam mewujudkan program pembangunan di kondisi darurat pada masa Pandemi Covid-19 yang masih menyelimuti Indonesia, terkhusus Kabupaten Pamekasan saat ini,” katanya. (adv)


(*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *