Soal Aksi Pembakaran Wisata Bukit Bintang, ASPRIM Ikut Buka Suara

Soal Aksi Pembakaran Wisata Bukit Bintang, ASPRIM Ikut Buka Suara
F: Ketua ASPRIM, Ahmad Vicky Faisal (kaos merah kanan) saat menemuai para pengelola wisata Bukit Bintang, Pamekasan (Ainur Rizky - Sinergi Madura)

PAMEKASAN, SINERGI MADURA – Ketua Asosiasi Pariwisata Madura (ASPRIM), Ahmad Vicky Faisal ikut angkat suara soal kejadian aksi pembakaran fasilitas wisata di Bukit Bintang Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Pamekasan.

Dia menyampaikan rasa prihatin terkait peristiwa pembakaran yang menimpa sebuah Cafe itu, karena menurutnya pihak pengelola sudah berkorban biaya yang sangat banyak.

“Sangat memprihatinkan dengan peristiwa pembakaran Bukit Bintang, mereka sudah membangun dengan susah payah, juga sudah mengeluarkan biaya banyak”, ujar Vicky.

Di sisi lain, sambung dia, masyarakat sekitar sudah merasakan manfaat ekonomi dari adanya wisata tersebut. Yaitu dengan berjualan dan menjadi tukang parkir.

"Mereka yang ikut mengelola harus merasakan dampak dari keanarkisan oknum yang melakukan pembakaran," ujarnya. 

Menurut Vicky, Bukit Bintang merupakan sebuah karya masyarakat, maka untuk menciptakan kreativitas itu banyak pengorbanan yang dilakukan, baik pikiran, ekonomi maupun tenaga. "Harus peras otak, peras keringat, peras biaya”, imbunya.

Dia berharap pemerintah hadir dan memberikan jalan keluar dalam peristiwa tersebut, karena saat ini, pemerintah di daerah lain sangat gencar untuk membangun potensi wisata di wilayahnya masing-masing.

Baca Juga: Diduga Jadi Ladang Maksiat, Ratusan Massa Aksi Bakar Kedai Wisata Bukit Bintang Pamekasan

“Pemkab harus hadir, harus ada jalan keluar. Energi habis untuk urusan kayak gini. Sedangkan di tempat lain Pemda menghampar tikar untuk membangun potensi wisata di daerahnya”, ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga menyebut bahwa Pemkab sendiri belum memiliki regulasi yang pasti tentang usaha pariwisata di Kabupaten Pamekasan. Karena menurutnya banyak tempat pariwisata ditutup lantaran dibenturkan dengan persoalan agama, sehingga tidak menemukan jalan keluar.

“Masalahnya Pemkab Pamekasan belum punya regulasi yang jelas tentang usaha pariwisata. Termasuk Perbup operasional usaha pariwisata. Misal (jika harus islami) akhirnya pelaku usaha kan bingung, mau dijalankan seperti apa, jika islami seperti apa”, ungkap Vicky.

“Kalau pariwisata sudah dibenturkan dengan agama pasti tidak akan ketemu. padahal pariwisata itu universal, salah satunya wujud mensyukuri nikmat Allah SWT karunia pesona alam sebagai ciptaan”, tambahnya.

Dirinya juga membeberkan beberapa contoh kasus penolakan terhadap aktifitas pelaku usaha pariwisata di Kabupaten berjuluk 'Gerbang Salam'. 

Di antaranya adalah, kasus Tlanakan (Bangunan hotel dgn gaya perahu), tempat karaoke, Hotel Front One, Gedung Cenima/Bioskop, dan terakhir Bukit Bintang. Semua itu mendapat penolakan warga dan dipaksa tutup.

“Sudah cukup beberapa Kasus Penolakan terhadap Aktifitas pelaku usaha Pariwisata di Pamekasan," tegasnya. 

Dengan demikian, pihaknya berharap kepada Pemda setempat agar hadir untuk memberikan jalan keluar, sehingga peristiwa tersebut tidak terulang kembali.

“Jika Pemda tidakhadir memberi jalan keluar, maka berpotensi akan terulang kembali”, tandas vicky. (rz/bd/fd)


(*)