Pasang

Tahun Ini, 227 KPM di Kabupaten Sampang Dapat Bantuan Jatim Puspa

  • Bagikan
BERMASKER: Kabid Pemberdayaan Ekonomi dan TTG DPMD Sampang, Taufiq Affan saat memberikan keterangan (Zainullah - Sinergi Sampang)

SAMPANG, SINERGI MADURA – Sebanyak 227 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Sampang, Jawa Timur mendapat bantuan modal usaha dari program pemberdayaan usaha perempuan (Jatim Puspa).

Jatim Puspa merupakan program dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya pemulihan keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Pasang

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang, R.Chalilurachman melalui Kabid Pemberdayaan Ekonomi dan TTG, Taufiq Affan mengatakan jumlah penerima tersebut menyebar di sembilan desa dari lima kecamatan se-Kabupaten Sampang.

Sembilan desa itu yakni, Desa Patarongan, Bringin Nunggal, dan Jeruk purut, yang masuk kawasan Kecamatan Torjun.

Sedangkan untuk Kecamatan Pangarengan berada di dua desa yaitu, Desa Apa’an dan Ragung.

Baca Juga: Bupati Sampang Lantik 7 Kepala OPD Definitif, Ini Daftarnya

Selanjutnya, Desa Panggung dan Gunung Maddah, Kecamatan Sampang, Desa Dharma, Kecamatan Camplong dan Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal.

“Semuanya ada 227 KPM, per KPM menerima bantuan senilai 2,5 juta dengan total anggaran Rp567.500.000,” ujarnya, saat ditemui media ini, Senin (4/10/2021).

Taufik menambahkan, bantuan modal usaha melalui program Jatim Puspa tersebut diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima berdasarkan basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Meski begitu, data tersebut masih akan dicocokkan dengan data yang ada di lapangan. Hal ini untuk menghindari data ganda dengan penerima bantuan lain.

“Jadi bantuan Jatim Puspa ini diberikan kepada yang berhak menerimanya yang sudah masuk di data (DTKS,red) Kementerian Sosial. Selain itu, orang yang sudah tidak menerima bantuan PKH berhak untuk menerimanya,” kata Taufik.

Adapun bantuan tersebut berupa barang yang ditujukan kepada masyarakat lemah dalam menjalankan usaha akibat pandemi COVID-19.

“Jadi harapannya, dengan adanya bantuan ini dapat meningkatkan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat serta lebih giat dalam menjalankan usahanya karena sudah mendapatkan tambahan modal,” harap Taufik.

“Bantuan ini harus tepat sasarannya baik jumlah dan nominalnya, nantinya kepala desa akan diminta membuat SPJ. Karena bantuan ini yang mengelola desa dan uang masuk ke rekening desa,” tandasnya.


(*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *