Tak Puas dengan Proses Hukum Polres Sampang, Tim Kuasa Hukum Keluarga Korban Pembunuhan di Ketapang Sampang Surati Kapolri

Tak Puas dengan Proses Hukum Polres Sampang, Tim Kuasa Hukum Keluarga Korban Pembunuhan di Ketapang Sampang Surati Kapolri
BERMASKER: Keluarga Korban Almarhum Sulaiman menggandeng kuasa hukum saat ditemui di rumahnya (Zainullah - Sinergi Sampang)

SAMPANG, SINERGI MADURA - Tim kuasa hukum keluarga almarhum Sulaiman (52) menyatakan telah menyurati Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri dengan tujuan agar pihak kepolisian konsisten dalam mengusut tuntas kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Paopale Laok, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura.

Pasalnya, tim kuasa hukum keluarga korban Sumardhan mengkritik pihak penyidik di lingkungan jajaran hukum Polres Sampang yang diduga tidak bersikap objektif dan komprehensif dalam menangani kasus ini. Sebab terduga pelaku pembunuhan yang menimpa Suliman pada (15/4/) lalu, sampai saat ini masih dibiarkan berkeliaran.

"Kami sudah surati dan meminta Kapolri perintahkan Kapolres Sampang untuk menangkap pelaku lain yang ikut serta dalam melakukan kejahatan tersebut," ujarnya, Rabu (05/5) kemarin. 

Padahal, kata Sumardhan, setelah dilakukan penyelidikan maupun penyidikan oleh pihak kepolisian terungkap seorang terduga pelaku. Namun, berdasarkan keterangan masyarakat maupun keterangan terduga pelaku sendiri, seharusnya terdapat pelaku lain yang ikut serta terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Baca Juga: Penjaga Toko Milik Anggota DPRD Bangkalan Ditembak

"Seperti pihak yang dengan sengaja menabrak korban menggunakan mobil Avanza, yang mana hingga saat ini pelaku-pelaku lain tersebut belum juga terungkap dan ditangkap," tegasnya.

Sumardhan merasa sikap yang dilakukannya bertujuan agar kasus tersebut dapat diusut sesuai dengan fakta di lapangan. Termasuk, dalam penanganan jenasah korban sewaktu dimakamkan tanpa ada tindakan visum et repertum terlebih dahulu maupun otopsi jenazah oleh dokter yang ditunjuk pihak kepolisian di rumah sakit.

Padahal hal ini, lanjut dia, dapat memberikan petunjuk sebab-musabab kematian supaya kasus perkara in casu menjadi terungkap.

"Padahal sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14/2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Jo Pasal 6 (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, seharusnya dilakukan mekanisme penyelidikan terlebih dahulu melalui olah TKP dan observasi," keluhnya.

Oleh karena itu, dengan ditetapkannya satu orang sebagai tersangka tunggal dalam perkara ini, menunjukkan bahwa ada dugaan-dugaan penyimpangan proses penyidikan dan pelanggaran etik profesi yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Sampang, sebab disinyalir telah bersikap tidak obyektif dalam penanganan perkara.

"Dugaan kami penyidik kepolisian yang menangani perkara ini telah melanggar ketentuan pada Pasal 13 ayat (1) huruf e Peraturan Kapolri nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode etik profesi Polri. Maka, jika terbukti Kapolres Sampang telah melakukan penyimpangan terhadap proses penyidikan ini agar diberikan sanksi tegas menurut hukum," pungkasnya. (zn/an/fd)


(*)