Pasang

Terus Masif Sosialisasikan Cukai, BCM-DPMD Pamekasan Gandeng Masyarakat Pegantenan

  • Bagikan
AKTIF: Warga Kecamatan Pegantenan, Pamekasan, saat mengikuti kegiatan edukasi cukai di Balai Desa Bulangan (Ainur Rizky - Sinergi Pamekasan)

PAMEKASAN, SINERGI MADURABea Cukai Madura bersama Pemerintah Kabupaten Pamekasan terus masif melakukan sosialisasi perundang- undangan tentang cukai kepada masyarakat.

Berbagai metode sosialisasi coba diterapkan guna pemerataan edukasi pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) untuk masyarakat Madura secara umum.

Pasang

Usai melakukan blusukan ke berbagai desa di 13 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Pamekasan, BCM bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kembali melakukan sosialisasi dengan cara mengundang 5 orang perwakilan dari 7 desa di Kecamatan Pegantenan.

Tujuh desa tersebut di antaranya Desa Timur, Desa Bulangan Haji, Desa Bulangan Branta, Desa Bulangan Barat, Desa Ambender, Desa Palesanggar dan Desa Pasanggar.

Sementara 5 orang perwakilan desa yang dimaksud di atas terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok tani, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat desa.

Baca Juga: Warga Tlanakan Ikuti Sosialiasi Bea Cukai Madura

Hadir dalam kegiatan ini, jajaran Forkopimka Pegantenan, Plt. Sekretaris DPMD Pamekasan, Anang Suheko bersama jajaran pejabat Bagian Perekonomian Setdakab setempat.

Materi tentang ketentuan cukai dan DBHCHT disampaikan secara rijit dan bergantian oleh tim dari Disperindag Kabupaten Pamekasan.

Anang Suheko menyampaikan, sosialisasi ini masif dilakukan agar wawasan tentang cukai dan manfaat DBHCHT dapat tersampaikan secara merata kepada masyarakat.

“Sosialisasi ini menyasar hingga ke desa agar masyarakat paham cukai dan tahu bahwa manfaatnya untuk mereka juga, salah satunya seperti pemanfaatan DBHCHT bagi daerah,” ungkapnya.

Meneruskan penjelasan Anang Suheko, perwakilan dari Bea Cukai Madura, Sunawan, menjelaskan tentang tupoksi Bea Cukai Madura dalam meyelenggarakan pungutan negara berdasarkan Undang-undang No. 39 tahun 2002 dan Permenkeu nomor 66 tahun 2018.

Selain itu, ia juga mengajak warga Pegantenan agar dapat mengenali ciri-ciri rokok ilegal yang biasa beredar di pelosok pedesaan. Sehingga secara tidak langsung, masyarakat juga ikut andil bantu pemerintah meredam peredaran barang kena cukai ilegal.

“Selain rokok, di Indonesia juga jenis minuman keras dan etil alkohol terkena aturan cukai. Pemakaiannya juga perlu dibatasi di masyarakat,” terangnya.

Disampaikan, bahwa salah satu fungsi cukai melalui program DBHCHT adalah untuk penegakan hukum dan penguatan kesejahteraan serta kesehatan masyarakat, termasuk di dalamnya sejumlah program pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. (adv)


(*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *