Tingkatkan UMKM, Pemkab Pamekasan Jalin Kemitraan dengan PMA dan PMDN

Tingkatkan UMKM, Pemkab Pamekasan Jalin Kemitraan dengan PMA dan PMDN
KOMPAK: Sekertaris Daerah (Sekda) Pamekasan, Totok Hartono bersama para pejabat saat penandatanganan MoU dengan PMA dan PMDN (Ainur Rizky - Sinergi Pamekasan)

PAMEKASAN, SINERGI MADURA - Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur menjalin kemitraan dengan sejumlah perusahaan penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Hal itu terlihat saat, Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan, Totok Hartono menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) yang digelar di Mandhepah Agung Ronggosukowati Kabupaten Pamekasan, Senin (18/1).

"Kemitraan ini melibatkan 56 perusahaan besar yang terdiri dari 29 perusahaan luar negeri dan 27 perusahaan yang ada di dalam negeri. Mereka bermitra dengan 196 UMKM yang ada di seluruh Indonesia, termasuk UMKM dari Kabupaten Pamekasan dengan potensi nilai kontrak sebesar Rp 1,5 triliun," ujarnya.

Totok menambahkan bahwa pihaknya sangat mendukung perjanjian kerjasama kemitraan antara perusahaan PMA/PMDN dengan UMKM khususnya di Kabupaten Pamekasan.

Baca Juga: Ditetapkan Calon Bupati Terpilih, Ini Harapan dan Komitmen Achmad Fauzi

"Untuk mendorong UMKM di Pamekasan naik kelas, kita harus ada peningkatan kemitraan dengan beberapa perusahaan sebagaimana arahan dari pemerintah pusat," tegasnya.

"Harapan kepada pelaku UMKM, yakni harus serius, ulet, dan penuh kesabaran dan tidak lupa yang paling utama harus berinovasi, baik dari sisi produk maupun kemasan karena persaingan akan ketat,” pintanya.

Mantan Kadis PUPR Pamekasan itu menambahkan bahwa pemerintah hanya bisa memfasilitasi kemitraan dengan pengusaha dan membantu permodalan serta mempermudah dalam pengurusan perizinan.

“Sedangkan UMKM harus juga punya kemauan yang keras untuk bersaing dan berinovasi untuk memajukan usahanya sendiri,” harapnya.

Untuk pelaksanaan secara teknis, ke depan akan diserahkan sepenuhnya kepada OPD terkait, dengan harapan para pelaku UMKM lebih serius dalam menanganinya.

"Secara teknis kesepakatan ini nantinya OPD terkait yang akan menangani dan melakukan pelayanan terhadap UMKM setempat," tutupnya. (rz/an/fd)


(*)