Tunggu Izin BPOM, Pemprov Jatim Belum Distribusikan Vaksin Covid-19

Tunggu Izin BPOM, Pemprov Jatim Belum Distribusikan Vaksin Covid-19
Vaksin Sinovac (istimewa)

NASIONAL, SINERGI MADURA - Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) telah menerima sebanyak 77.760 dosis vaksin Covid-19 produk Sinovac dari Pemerintah Pusat, Senin (4/1/2020). 

Dilansir sejumlah media, puluhan ribu vaksin yang dikirim dari PT Bio Farma itu masih disimpan di tiga ruangan cold storage Dinkes Jatim dan belum didistribusikan ke masing-masing Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang tersebar di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Kepala Dinas Kesehatan Jatim, Herlin Ferliana mengatakan, pendistribusian vaksin tersebut masih menunggu instruksi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sebab, nantinya BPOM yang akan memberikan pernyataan penggunaan izin darurat vaksin tersebut. 

"Selama belum ada izin dari BPOM, maka kami tidak boleh mendistribusikan vaksin ini,” ujarnya, Selasa (05/01/2021). 

Herlin menambahkan, puluhan ribu vaksin yang diterima itu diprioritaskan untuk tenaga kesehatan dan sumber daya manusia (SDM) yang bekerja dalam lembaga atau instansi kepemerintahan bidang pelayanan kesehatan. Seperti tenaga medis, sopir ambulans, laundry hingga cleaning service.

Menurutnya, kebijakan tersebut adalah karena adanya perubahan skema penyaluran vaksin oleh pemerintah pusat. Semestinya, kata dia, Pemerintah Jatim menerima 316 ribu dosis vaksin, namun sementara ini hanya mendapatkan 77.760 dosis vaksin. 

“Diprioritaskan, karena menyesuaikan dengan jumlah vaksin yang ada. Selain itu, para tenaga kesehatan memiliki risiko paling besar tertular Covid-19,” tuturnya. 

Skema pendistribusian 77.760 dosis vaksin tersebut akan disesuaikan dengan jumlah sasaran SDM yang telah terdaftar sebagai penerima vaksin tahap pertama. Berdasarkan data yang dirilis Pemprov Jatim, ada sebanyak 139 ribu tenaga kesehatan yang akan menjadi prioritas penerima pertama vaksin Sinovac buatan Cina tersebut. 

“Semua SDM yang ada harus mengisi dua data. Pertama, data riwayat kesehatan seperti komorbid atau pernah terkena, sehingga menjadi prioritas vaksin. Kemudian mengisi data kontak,” jelasnya. 

Lanjut, vaksin senilai Rp 16.429.288.320 itu akan diberikan sesuai data permintaan dari per kabupaten/kota. "Satu pintu," sebutnya.

Target utama penerima vaksin tahap pertama adalah rumah sakit yang memenuhi sarana, prasarana dan SDM yang didaftarkan oleh dinas kesehatan masing-masing. Hal ini menurutnya agar Dinkes Jatim dan Kemenkes RI dapat mengetahui sebaran vaksin yang didistribusikan.

“Dinkes Kabupaten/Kota akan mendistribusikan ke (rumah sakit, red) dengan fasilitas yang memenuhi sarana dan SDM. Imunisasi sesuai daftar yang ada. Jadi, tidak seluruhnya," tandasnya. (bd/md/fd)


(*)