Warga Errabu Audiensi ke Inspektorat Sumenep, Lapor Dugaan Proyek Fiktif

Warga Errabu Audiensi ke Inspektorat Sumenep, Lapor Dugaan Proyek Fiktif
KOMPAK: Sejumlah warga Desa Errabu saat audiensi di Inspektorat Sumenep (Subadi - Sinergi Sumenep)

SUMENEP, SINERGI MADURA – Sejumlah warga Desa Errabu, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur melakukan audiensi dengan Inspektorat, Kamis (28/01/2021). 

Kedatangan mereka yang mengatasnamakan Komunitas Peduli Errabu (Komper) itu untuk mengadukan proyek pembangunan melalui anggaran dana desa (ADD) maupun dana desa (DD) sejak tahun 2016 hingga 2020 yang dinilai janggal.

Salah satunya adalah munculnya anggaran pemeliharaan pasar desa sebesar Rp 272 juta. "Itu dianggarkan selama dua tahun, yakni tahun 2019 sebesar Rp 250 juta dan tahun 2020 sebesar Rp 22 juta," kata Ketua Komper, Moh. Adnan kepada media, usai audiensi.

Dia menganggap anggaran tersebut fiktif karena sampai sekarang di desa kelahirannya tidak ada pasar desa, namun tiba-tiba ada pemeliharaan pasar selama dua tahun berturut-turut.

Baca Juga: Angkat Tema Aman dan Halal, Pemkab Sampang Gelar Vaksinasi COVID-19

“Sejak kecil kami tidak pernah ke pasar Errabu, artinya memang tidak ada pasar itu, tapi kenapa ada anggaran pemeliharaan, ini kan lucu,” bebernya.

Ironisnya, kata dia, pemerintah desa juga menganggarkan pembelian tanah sebesar Rp 48 juta untuk dibangun gedung Polindes pada anggaran tahun 2018. Padahal, pembangunan gedung tersebut dilakukan di atas tanah percaton atau Tanah Negara.

“Nah, ini dibeli bagaimana dan kepada siapa dibeli, ini sudah tidak masuk akal,” ungkapnya.

"Kami berharap pihak Inspektorat untuk melakukan langkah-langkah hukum guna mengusut persoalan yang terjadi di desa kami," tukasnya. 

Menanggapi hal itu, Inspektur Pembantu III Inspektorat Sumenep, Asis Munandar menyarankan, warga untuk melaporkan temuannya secara formal kepada Bupati Sumenep, A Busyro Karim selaku pemegang kebijakan di Kota Keris. 

“Kami sampaikan mekanisme selama ini tehadap pelanggaran atau penyalahgunaan dan sebagainya, laporkan secara formil kepada bupati selaku yang punya wilayah,” katanya.

Dengan begitu, kata Azis, jika sudah ada disposisi dari Bupati Sumenep, maka pihaknya bisa melakukan penyelidikan untuk mengusut persoalan yang terjadi. “Kalau ada disposisi, baru kami bisa melangkah,” jelas Asis. (bd/an/fd)


(*)